DASWATI.ID – Di tengah riuhnya gemuruh pembangunan dan cita-cita Indonesia Emas 2045, sebuah nyanyian sunyi menggema dari ruang-ruang kelas sekolah swasta di Lampung.
Nyanyian ini adalah jeritan harapan, sebuah aspirasi yang telah lama disuarakan namun belum juga menemukan gaungnya di telinga para pembuat kebijakan.
Kondisi ironis ini mengukir dilema mendalam, bagaimana menyiapkan generasi emas jika pilar pendidikan, khususnya sektor swasta, terseok dalam kesunyian?
Fakta di lapangan berbicara lebih lantang daripada sekadar keluhan. Sejak tahun 2015, Provinsi Lampung menyaksikan pemandangan memilukan, sekitar 131 ruang kelas kosong di SMA swasta dan sekitar 100 ruang kelas kosong di SMK swasta.
“Artinya, yang perlu diperbaiki bukan hanya pembangunan sekolah baru, tetapi pengelolaan dan pemanfaatan sekolah swasta yang sudah ada agar lebih optimal,” ujar Ketua Forum Komunikasi Kepala SMA Swasta (FKKSS) Bandar Lampung, Maryadi Saputra, usai bertemu Anggota DPR RI Komisi X, Muhammad Kadafi, di Emersia Bandar Lampung, Jumat (11/7/2025).
Baca Juga: Jejak SMA Siger di Lahan Publik: Sebuah Pertanyaan tentang Kepatutan
Ini bukan hanya masalah bagi sekolah-sekolah baru, melainkan juga menimpa sekolah-sekolah swasta yang telah lama berdiri.
“Dari 45 SMA swasta dan 48 SMK swasta di Bandar Lampung, hampir 40 SMA swasta dan 35-40 SMK swasta mengalami tingkat keterisian kelas yang tidak penuh,” ungkap Maryadi.
Rata-rata, ruang kelas di sekolah swasta hanya dihuni oleh sekitar 15 siswa. Ini adalah gambaran nyata dari nyanyian sunyi yang selama ini mereka kumandangkan.
Perjuangan untuk didengar ini bukanlah hal baru. FKKSS Bandar Lampung telah berulang kali menyuarakan aspirasi mereka sejak tahun 2015, mulai dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung hingga Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung.
“Ini perjuangan kami sedari dulu, bukan cuma sekarang. Pendidikan tidak hanya soal pemerataan infrastruktur dan kualitas, tetapi juga harus memperhatikan aspek proporsionalitas dalam pengisian peserta didik,” tegas Maryadi.
Namun, hingga kini, mereka belum mendapatkan solusi yang memadai. Harapan mereka sederhana namun krusial, pengisian peserta didik di SMA/SMK negeri dan swasta dapat berjalan secara proporsional.
Mereka juga menginginkan agar pihak sekolah dan yayasan turut dilibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan petunjuk teknis Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Kami ingin, sebelum pembuatan petunjuk teknis SPMB, kami diundang oleh stakeholder. Kalau bisa pihak yayasan juga diundang, bukan hanya sepihak,” harap Maryadi.
Baca Juga: Pemda Didorong Gelar SPMB Bareng Sekolah Swasta
DPR RI Terima Aspirasi FKKSS
Aspirasi panjang ini akhirnya sampai ke telinga Anggota DPR RI Komisi X, Muhammad Kadafi.
Ia mengakui telah menerima berbagai masukan, permasalahan, serta langkah strategis dari para kepala SMA/SMK swasta dan pengurus yayasan di Provinsi Lampung.
Kadafi menegaskan komitmennya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna merumuskan langkah-langkah dan mekanisme yang jelas, transparan, dan adil terkait penerimaan peserta didik baru.
“Terkait penerimaan peserta didik baru, saya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk merumuskan langkah-langkah dan mekanisme yang jelas,” kata dia.
Lebih dari sekadar solusi teknis, Kadafi menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia guna menyongsong Indonesia Emas 2045.
Hal ini sejalan dengan visi Presiden RI melalui program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang diharapkan menjadi teladan peningkatan mutu pendidikan.
“Berkenaan dengan SMA Siger, kan ini baru, nanti saya akan koordinasi seperti apa sekolahnya. Kami mendorong peningkatan kualitas seperti halnya Pak Presiden juga menggagas Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Ini menjadi role model,” jelas Kadafi.
Untuk mencapai cita-cita besar tersebut, Kadafi berharap seluruh pihak memiliki semangat yang sama dalam memberikan kesempatan terbaik bagi anak-anak Indonesia.
Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan dan duduk bersama merumuskan formula efektif agar proses pendidikan memberikan dampak positif yang signifikan.
“Para kepala SMA/SMK swasta dan pengurus yayasan telah menyampaikan berbagai masukan, permasalahan, serta langkah-langkah strategis untuk memajukan sekolah-sekolah swasta di Provinsi Lampung,” tutur Kadafi.
Salah satu usulan konstruktif yang muncul dari pertemuan tersebut adalah pengaktifan kembali Direktorat Sekolah Swasta.
Harapannya, Direktorat Sekolah Swasta ini dapat menjadi penyeimbang antara sekolah negeri dan swasta serta mempercepat kemajuan sekolah swasta.
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung, Kadafi menerima berbagai masukan tersebut dan akan mengupayakan langkah-langkah yang konstruktif untuk memberikan kontribusi.
“Saat ini, kita harus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkas dia.
