Paslon Ardjuno dan Mirza-Jihan Optimis BUMD Solusi Tingkatkan PAD

oleh
No Debat! Ardjuno dan Mirza-Jihan Sepakat Integrasi Transportasi Jadi Prioritas
Paslon 1 Arinal Djunaidi dan Sutono (kiri) dan Paslon 2 Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela (kanan) dalam debat publik antarpaslon Pilgub Lampung 2024 di Ballroom Novotel Lampung, Kota Bandarlampung, Minggu (13/10/2024) malam. Foto: Josua Napitupulu

DASWATI.ID – Paslon 1 Ardjuno (Arinal Djunaidi-Sutono) dan Paslon 2 Mirza-Jihan (Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela) optimis BUMD solusi tingkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Lampung.

Dalam segmen kelima debat publik antarpaslon Pilgub Lampung 2024, Minggu (13/10/2024) malam, Sutono meminta pendapat Mirza-Jihan terkait upaya meningkatkan PAD Provinsi Lampung.

“Saya ingin mendapatkan bayangan konkret, program besar seperti apa Paslon Nomor 2, Pak Mirza dan Bu Jihan, tentang upaya-upaya meningkatkan PAD,” kata Sutono.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 2016-2018 ini menuturkan ruang fiskal Provinsi Lampung sangat terbatas untuk mendukung program pembangunan sehingga sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

“Semua berusaha mendapatkan tambahan dana perimbangan atau transfer dari Jakarta. PAD banyak komponennya, ada pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Ini penting untuk kepala daerah meningkatkan pendapatan karena basis untuk membangun daerah dengan dana yang tersedia,” ujar Sutono.

Menimpali hal itu, Mirza pun mengaku PAD Provinsi Lampung tidak sebesar provinsi lain sehingga membatasi program kerja pemerintah dalam membangun Lampung.

“Bahkan, PAD yang disusun sejak awal tahun, dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak tercapai 100% karena beberapa hal,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung 2019-2024 ini.

Menurut Mirza, optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber PAD, pemanfaatan aset-aset daerah, dan meningkatkan peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

“PAD Provinsi Lampung paling besar dari sektor pajak BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor),” ujar dia.

Namun, jelas Mirza, pajak BBNKB sebagai sumber PAD belum tergarap maksimal.

“Kami mendapatkan data, hanya 60% masyarakat Lampung yang membayar pajak BBNKB. Jadi masih ada kemungkinan besar untuk menambah PAD dari sektor pajak. Kita harus sinkronisasi data BBNKB dengan kepolisian,” kata dia.

Kedua, lanjut Mirza, mengoptimalisasi aset-aset daerah Provinsi Lampung sebagai sumber PAD.

“Total aset, kalau tidak salah hampir Rp17 triliun. Tapi, tidak semuanya terpakai. Kita akan optimalisasi aset-aset yang principle untuk bisnis, kerja sama, dan lain-lain. Kita akan kembangkan sebagai proyeksi PAD,” ujar dia.

Ketiga, meningkatkan PAD dengan memperkuat manajemen bisnis BUMD.

“BUMD kita harus berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. BUMD kita harus berbisnis dengan komoditas unggulan di Lampung seperti padi, jagung, sapi,” kata Mirza.

Arus Mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Bakauheni Lancar
Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Foto: Istimewa

BUMD Kapal Penyeberangan Bakauheni-Merak.

Selain itu, BUMD juga harus berkolaborasi dengan sektor-sektor swasta untuk meningkatkan daya saing.

“Kita punya kekuatan, daerah, masyarakat, infrastruktur, regulasi. Kita jadikan ini sebagai bargaining BUMD di dunia usaha. Dan yang paling penting, kita juga harus melakukan diversifikasi, bagaimana BUMD ini ke depan harus berkembang dengan cepat, dikelola secara profesional,” pungkas Mirza.

Senada dengan Mirza, Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 1 Arinal Djunaidi juga meyakini bahwa optimalisasi peran BUMD solusi tingkatkan PAD.

Ia menuturkan saat dirinya menjabat Gubernur Lampung 2019-2024, Provinsi Lampung memiliki utang sebesar Rp1,7 triliun.

“Dan di 2022 lunas karena salah satu di antaranya dorongan PAD. Saya mendapatkan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Lampung soal perminyakan,” kata Arinal.

“Dan, periodisasi saya berakhir kemarin, kita punya kekayaan Rp190 miliar. Ada di bank,” lanjut dia.

Arinal berharap uang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk mendorong kemandirian BUMD guna meningkatkan PAD Provinsi Lampung.

“Jadi, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain, tapi nilai bisnis untuk PAD tugasnya. Contoh, bahwa kita sudah melakukan kerja sama antara BUMD dengan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan,” ujar dia.

Menurut Arinal, BUMD Provinsi Lampung memiliki potensi untuk ikut serta mengelola kapal penyeberangan Bakauheni-Merak.

“Boleh dilihat, tidak satupun Bakauheni-Merak kapalnya punya pemerintah provinsi. Dan sekarang sudah ada upaya-upaya sehingga kita akan memiliki. Dan bila terpilih, saya akan teruskan,” kata dia.

Baca Juga: No Debat! Ardjuno dan Mirza-Jihan Sepakat Integrasi Transportasi Jadi Prioritas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *