DASWATI.ID – Petahana sulit tertandingi penantang baru di Pilkada Serentak 2024.
Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 38 Provinsi dan 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia pada 27 November mendatang.
Pengamat politik dari Universitas Lampung Darmawan Purba mengatakan kandidat petahana diuntungkan dengan sempitnya waktu antara pelaksanaan pilkada dengan pemilu, dan pelaksanaan kampanye Pilkada 2024.
“Secara kuantitas, rerata 60-70%, petahana lebih berpeluang memenangkan pilkada apabila di-review dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 saat ini,” kata Darmawan saat ditemui di ruang kerjanya, Bandarlampung, Rabu (19/6/2024).
Pelaksanaan Pilkada 27 November dari Pemilu 14 Februari hanya berselang 287 hari. Belum lagi masa kampanye Pilkada 2024 lebih singkat, 60 hari, 25 September – 23 November 2024.
“Ada faktor-faktor yang menyebabkan petahana lebih berpotensi memenangkan pilkada,” ujar Darmawan.
Petahana memiliki akses untuk memobilisasi sumber daya seperti jejaring pemerintahan, kelompok masyarakat.
“Petahana juga memiliki relasi dengan elemen-elemen masyarakat yang dibina lewat implementasi kebijakan, dan akses ke sumber-sumber ekonomi untuk pendanaan di pilkada,” kata dia.
Kemudian, petahana lebih mudah untuk mempromosikan diri lewat kebijakan yang menyentuh masyarakat secara signifikan.
Menurut Darmawan, investasi politik petahana selama menjabat, ditambah ingatan publik yang masih dan hanya mengenal petahana sebagai kepala daerah, akan membawa keuntungan bagi petahana di tengah masa kampanye pilkada yang pendek.
“Sehingga wajar jika petahana memiliki peluang lebih besar untuk menang pilkada. Tentu ada catatan, petahana yang seperti apa? Mungkin petahana yang berprestasi atau tidak memiliki persoalan kinerja yang sangat serius,” jelas dia.
Langkah strategis penantang baru mengalahkan petahana.
Petahana sulit tertandingi penantang baru di Pilkada Serentak 27 November 2024.
Lantas, apa yang dapat dilakukan penantang baru untuk mengalahkan petahana di Pilkada 2024?
Darmawan Purba menyampaikan penantang harus melakukan evaluasi terhadap kinerja petahana.
“Pada bagian mana kinerja petahana yang disoroti oleh publik seperti janji-janji politik yang belum terpenuhi,” kata dia.
Ia menegaskan pentingnya penantang baru melakukan pemetaan opini publik terkait persepsi masyarakat terhadap petahana.
“Pada bagian itulah, penantang menyusun formulasi untuk visi misi dan membentuk segmen pemilih, relawan dan simpatisan, atau volunteerism voters,” ujar Darmawan.
Pembentukan jejaring pemilih ini mutlak dilakukan untuk menantang petahana karena pilkada merupakan perhelatan kolosal yang melibatkan pemilih dalam jumlah besar.
Namun, pembentukan volunteerism voters diharapkan berbasis isu kontekstual, bukan transaksional.
“Idealnya kan terjadi transaksi gagasan. Misal kelompok nelayan inginnya apa. Nanti formula kompensasinya berbentuk kebijakan,” pungkas Darmawan.
Sebagai informasi, dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung terdapat tujuh Penjabat Bupati di Lampung Barat, Lampung Utara, Mesuji, Pringsewu, Tanggamus, Tulangbawang, Tulangbawang Barat.
Kemudian lima petahana kepala daerah di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Bandarlampung, Kota Metro.
Dan tiga kepala daerah yang telah menjabat dua periode di Pesawaran, Pesisir Barat, Way Kanan.
Untuk Provinsi Lampung, saat ini, dijabat oleh Penjabat Gubernur Lampung Samsudin.
Baca Juga: Awasi Gerak-gerik Petahana dan Penjabat Kepala Daerah
