DASWATI.ID – Kongres III Relawan Pro Jokowi (Projo) yang diselenggarakan pada 1-2 November 2025 di Jakarta telah memicu spekulasi luas mengenai arah strategis organisasi ini, terutama terkait dukungan mereka di Pemilu 2029.
Keputusan signifikan yang diambil dalam kongres tersebut, termasuk terpilihnya kembali Budi Arie Setiadi sebagai Ketua Umum, perubahan logo yang sebelumnya memuat siluet Joko Widodo (Jokowi), serta deklarasi dukungan tegas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, menjadi sorotan utama.
Langkah adaptasi politik Projo ini dianalisis oleh akademisi sebagai manifestasi dari sifat dasar organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbasis kepentingan elit dan kekuasaan.
Projo Berbasis Kepentingan, Bukan Ideologi
Akademisi Universitas Lampung, Drs. R. Sigit Krisbintoro, menjelaskan bahwa Projo awalnya dibentuk melalui pendekatan elit untuk mendukung tokoh tertentu.
Menurutnya, keinginan Budi Arie untuk mengubah logo Projo mengindikasikan bahwa sudah tidak ada lagi kepentingan terhadap elit politik yang didukung sebelumnya.
“Projo itu organisasi kemasyarakatan berbasis kepentingan untuk mendukung profil tokoh tertentu. Sekarang, Budi Arie ingin mengubah logo Projo, artinya sudah tidak ada lagi kepentingan terhadap elit politik yang didukung sebelumnya,” kata Sigit di Bandar Lampung, Selasa (4/11/2025).
Ia menegaskan bahwa eksistensi Projo seharusnya berakhir seiring hilangnya kekuasaan elit pendahulu, sebab organisasi ini berbasis kepentingan dan kekuasaan, bukan kesadaran masyarakat organik.
“Artinya, Projo akan beralih kepada elit yang berkuasa,” ujar Sigit.
Dia menambahkan peralihan dukungan tersebut akan berdampak pada militansi komunitas di tingkat bawah terhadap profil yang didukung.
“Jelas akan berubah, tidak akan seperti dulu lagi. Komunitas yang dibangun berbasis elit tidak akan tahan lama karena memang diciptakan, bukan muncul atas kesadaran masyarakat, tapi untuk kepentingan. Etika moral tidak ada di dalamnya jika sudah berbasis kepentingan dan kekuasaan,” tegas Sigit.
Jaringan Vote Getters Pragmatis
Pandangan senada disampaikan oleh Darmawan Purba, akademisi Universitas Lampung lainnya, yang mengaitkan fenomena relawan dengan lemahnya peran partai politik di Indonesia.
“Banyak ormas yang mengklaim dirinya sebagai volunteerism politics (politik kesukarelaan) karena lemahnya peran partai politik. Seharusnya yang mendukung presiden itu partai bukan relawan. Tapi peran partai politik lemah, apalagi di era pemilihan langsung, banyak organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang ingin berkecimpung atau masuk dalam sistem kekuasaan. Sehingga membentuk relawan-relawan politik seperti Projo,” jelas dia.
Baca Juga: Gerakan Relawan Jadi Andalan untuk Menarik Suara Pemilih
Darmawan menilai bahwa Projo merupakan jejaring vote getters (penarik suara) yang didesain secara pragmatis, bukan relawan ideologis sejati.
Ia menekankan bahwa adaptasi politik yang dilakukan Projo adalah hal yang lumrah karena mereka memang organisasi yang pragmatis.
Strategi ini juga terlihat jelas dari rencana Budi Arie untuk bergabung dengan Partai Gerindra dan deklarasi dukungan Projo kepada Prabowo untuk Pemilu 2029. Hal ini merupakan bukti nyata dari upaya mencari akses kekuasaan dan proteksi politik.
“Ini pasti menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, namun bagi elit yang ingin mendapatkan proteksi politik, pilihan merapat ke kekuasaan adalah pilihan terbaik yang paling mungkin dilakukan,” kata Darmawan.
Spekulasi Dukungan Parsial: Prabowo Tanpa Gibran?
Puncak spekulasi muncul terkait sifat dukungan Projo yang tampak parsial terhadap Prabowo. Apakah itu artinya Projo tidak melihat putra Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai representasi Jokowi?
Menurut Darmawan, analisis politik Projo membaca adanya kemungkinan bahwa jika Prabowo maju lagi sebagai calon presiden pada tahun 2029, pasangan Prabowo tidak lagi Gibran.
Inilah yang menjelaskan mengapa Projo mengambil langkah parsial hanya mendukung Prabowo saja.
“Bisa jadi Projo membaca di 2029 jika Prabowo maju lagi sebagai calon presiden, kemungkinan pasangan Prabowo tidak lagi Gibran. Makanya Projo parsial hanya mendukung Prabowo saja. Ini kan estimasi politik mereka juga, walaupun secara etis tidak layak,” ujar Darmawan.
Secara keseluruhan, pergeseran Projo ini mencerminkan dinamika kemitraan politik yang sangat pragmatis di Indonesia, di mana afiliasi para tokoh bergeser mengikuti arus kekuasaan.
Meskipun langkah ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, ia dianggap sebagai pilihan rasional bagi elit yang berorientasi pada proteksi dan peluang jangka panjang.
Kongres III Projo menegaskan volatilitas politik relawan di tengah transisi kekuasaan nasional. Projo dengan jelas memosisikan diri di kubu politik pragmatis, berbeda dari dukungan yang bersifat ideologis.
Baca Juga: Menakar Ulang Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
