DASWATI.ID – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengapresiasi komitmen Presiden RI dalam menangani konflik satwa liar dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan solusi struktural jangka panjang bagi masyarakat di wilayah penyangga.
Baca Juga: Konflik Gajah Liar: Wisata Way Kambas Ditutup Mulai 16 Januari
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengalokasikan sumber daya nasional untuk membangun pembatas permanen di TNWK.
Infrastruktur ini dirancang secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip ekologis dan keseimbangan ekosistem.
Kebijakan tersebut bertujuan mengakhiri pola penanganan konflik yang selama ini hanya bersifat reaktif.
“Presiden memahami mendalam dampak sosial, ekonomi, hingga psikologis yang dirasakan masyarakat,” ujar Mirza.
Pembangunan ini diharapkan mampu menjamin keselamatan warga tanpa mengorbankan kelestarian satwa dilindungi.
Baca Juga: Mandat Ekologis Prabowo: Merestorasi Hutan Sumatra dan Keadilan
Anggaran Rp105 Miliar untuk Tanggul 11 KM
Menindaklanjuti komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengajukan dukungan anggaran sebesar Rp105 miliar kepada kementerian terkait.
Dana ini akan digunakan untuk membangun tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, wilayah dengan tingkat konflik tertinggi.
Tanggul tersebut berfungsi sebagai barrier fisik yang membatasi pergerakan gajah agar tetap berada di zona konservasi.
Dengan adanya pembatas ini, lahan pertanian dan aktivitas ekonomi warga diharapkan tidak lagi terganggu oleh masuknya satwa liar.
Selain tanggul, mitigasi dilakukan secara adaptif melalui pemasangan pagar kejut listrik dan pagar kawat sesuai kebutuhan lapangan.
Strategi kombinasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan kawasan secara menyeluruh.
Gubernur menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor guna mempercepat realisasi program ini.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola taman nasional, TNWK diproyeksikan menjadi contoh nasional dalam pengelolaan konflik satwa yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
Baca Juga: Mitigasi Konflik Gajah Way Kambas Perlu Dukungan Dana Lintas Sektor
