DASWATI.ID – Pemerintah pusat mengambil alih pembangunan jembatan penghubung Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur.
Langkah ini diambil setelah kondisi pelajar yang bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan perahu kecil mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Proyek yang sempat mangkrak dan didera skandal korupsi ini kini akan didanai sepenuhnya melalui APBN dengan estimasi nilai lebih dari Rp80 miliar.
Darurat Akses dan Solusi “Merah Putih”
Selama bertahun-tahun, warga dan anak-anak sekolah harus menghadapi risiko keselamatan setiap hari akibat tiadanya akses penyeberangan yang layak.
Sebagai langkah afirmasi, pemerintah akan menghadirkan Jembatan Merah Putih, sebuah jembatan gantung sementara yang dijadwalkan mulai dibangun pada triwulan pertama atau kedua tahun 2026.
“Ini agar masyarakat tidak lagi bergantung pada perahu kecil yang sangat berisiko,” ujar Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, saat meninjau lokasi penyeberangan.
Ia menegaskan bahwa kehadiran jembatan gantung tersebut merupakan transit sebelum jembatan permanen sepanjang 100 meter selesai dibangun oleh pusat.
Keterbatasan Daerah dan Bayang-Bayang Korupsi
Pengambilalihan oleh pusat menjadi keniscayaan karena keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp18,99 miliar, angka yang jauh dari kebutuhan total proyek.
“Kalau dikerjakan sendiri oleh pemerintah kabupaten, kami belum mampu karena keterbatasan anggaran,” kata Ela.
Ironisnya, proyek ini memiliki sejarah kelam sejak 2014, di mana pembangunan melalui APBD Provinsi hanya menyisakan tiang pancang yang mangkrak selama tujuh tahun.
Upaya perbaikan pada 2022 justru berakhir tragis; dinding penahan tanah roboh sebelum digunakan.
Hasil audit Kejaksaan Negeri Lampung Timur mengungkap adanya skandal korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,3 miliar, menyeret pihak kontraktor dan konsultan pengawas sebagai tersangka.
Baca Juga: Jembatan Merah Putih: Penuntas Drama 12 Tahun di Kali Pasir
Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang
Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) tengah melakukan pendataan dan perencanaan komprehensif, termasuk penyusunan feasibility study (FS) dan detailed engineering design (DED).
Fokus utama tidak hanya pada jembatan, tetapi juga pembenahan tanggul sungai yang kerap longsor dan memicu banjir di wilayah sekitarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Lampung Timur, Primadhiarta Ramadheni, menyambut baik realisasi bantuan ini.
“Alhamdulillah, dari usulan yang kami masukkan, Pemkab Lampung Timur, itu sudah hampir terealisasi. Ada perhatian dari pihak Kodam, pemerintah provinsi, dan balai,” ujar Rama.
Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, infrastruktur ini diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga menghapus jejak kegagalan pembangunan di masa lalu.
Baca Juga: Jembatan Kali Bungur Mangkrak, Warga Lampung Timur Masih Andalkan Perahu Getek
