DASWATI.ID – Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 resmi dimulai di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Kegiatan yang menjadi forum strategis ini berlangsung mulai tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025 dan berfokus pada upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Apel perdana Rakor, yang diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia, dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pada Senin (27/10/2025) di Lapangan Parade Kampus IPDN.
Sekda dan Bappeda: Motor Utama Penggerak Birokrasi
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Sekda dan Kepala Bappeda merupakan bagian dari motor utama penggerak birokrasi di daerah.
Menurutnya, kedua jabatan tersebut merupakan birokrat terbaik yang telah mendapatkan kepercayaan dari kepala daerah.
Mengingat peran krusial tersebut, Bima meminta Sekda dan Kepala Bappeda untuk membangun sistem pemerintahan yang berfokus pada tiga hal utama: penguatan kepemimpinan birokrasi, sinkronisasi pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas sektor.
Wamendagri menekankan bahwa peran Sekda dan Kepala Bappeda sangat penting dalam melakukan sinkronisasi dan akselerasi berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Lebih jauh, keduanya bertindak sebagai penyeimbang dari dinamika yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam menghadapi dinamika terkait dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Bapak-Ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah, provinsi, kota, kabupaten yang begitu kencang dan dinamis,” ujar Bima kepada para peserta Rakor.
Menjaga Integritas dan Kolaborasi Lintas Sektor
Selain tugas perencanaan dan sinkronisasi, Wamendagri juga mengingatkan bahwa Sekda memiliki mandat penting untuk menjaga dan melahirkan pemimpin-pemimpin andal di tingkat birokrasi, yang mencakup integritas, kompetensi, maupun totalitas.
Bima memberikan perbandingan, jika TNI dan Polri mampu membangun disiplin integritas dan totalitas, terlepas dari di mana pun mereka bertugas, maka pemerintahan sipil daerah juga bisa melakukan hal yang sama.
Di sisi lain, Bima menekankan pentingnya pemanfaatan Rakor ini sebagai sarana untuk membangun kerja sama lintas Pemda.
Kolaborasi juga harus diperluas dengan berbagai pihak lain, termasuk sektor swasta di daerah masing-masing.
Semangat kolaborasi lintas sektor ini dianalogikan seperti para praja IPDN yang berasal dari berbagai daerah dan terbiasa hidup dalam keberagaman.
“Semoga beberapa hari ke depan di sini (Rakor IPDN) bisa menyegarkan kembali, bisa menguatkan semangat untuk kembali ke kita, kembali kepada takdir kita sebagai pelayan bagi warga, bagi rakyat Indonesia yang sangat kita cintai,” tutup Bima.
Baca Juga: Ombudsman Lampung Wajibkan Kementerian PUPR Bayar Ganti Rugi Lahan Tol Rp20 Miliar
