DASWATI.ID – Akademisi Universitas Lampung Bendi Juantara menegaskan retreat kepala daerah menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
Menurut dia, kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025 bukan sekadar agenda rutin.
Retreat merupakan upaya pemerintah pusat untuk menyatukan visi dan misi dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, khususnya dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.
“Retreat ini adalah bagian dari konsolidasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi antardaerah,” ujar Bendi saat dihubungi pada Rabu (26/2/2025) malam.
Baca Juga: Prabowo Subianto Tegaskan Kepala Daerah adalah Pelayan Rakyat
Ia menambahkan, kegiatan ini penting untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah, terutama dalam menjalankan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030.
Bendi menekankan, retreat ini juga menjadi momentum bagi gubernur, bupati, wali kota untuk merefleksikan peran mereka sebagai agen perubahan.
“Nilai-nilai yang diajarkan selama retreat, seperti semangat kebangsaan dan antikorupsi, akan menjadi modal kuat bagi kepala daerah dalam mengarahkan pembangunan daerahnya,” jelas dia.
Keberhasilan retreat, lanjut Bendi, dapat diukur dari beberapa indikator, seperti pola kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta inovasi dan strategi pembangunan daerah.
“Tantangan dalam retreat akan mendorong munculnya inovasi baru, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam,” ujar dia.
Menanggapi dinamika politik internal PDIP, Bendi menyebut Instruksi Harian Ketua Umum PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 21 Februari 2025 hanya menunda keikutsertaan kadernya dalam retreat.
Pada Minggu (23/2/2025) rombongan pertama kepala daerah kader PDIP mulai hadir di Akmil Magelang.
“Ini hal biasa. PDIP juga memahami pentingnya retreat ini bagi kadernya,” kata dia.
Baca Juga: Kepala Daerah dari PDIP Lampung Bungkam Soal Retreat di Magelang
Bendi berharap retreat dapat membantu kepala daerah dalam memahami kebijakan efisiensi anggaran dan menentukan skala prioritas pembangunan.
“Harapannya, kepala daerah dapat berinovasi dan beradaptasi di tengah keterbatasan anggaran, tetap produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar dia.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Daerah Fokus Program Prorakyat
Ia menilai, retreat seharusnya tidak hanya bersifat insidental, tetapi berkelanjutan.
“Membangun pemahaman tidak hanya dilakukan di awal. Evaluasi kinerja kepala daerah pasca-retreat perlu dilakukan agar target pembangunan jangka pendek dan menengah dapat terukur dan berjalan baik,” tegas Bendi.
Mengenai nuansa militeristik dalam retreat, Bendi melihat dampak positifnya dalam melatih kedisiplinan dan ketegasan pemimpin daerah.
Namun, ia mengingatkan agar otonomi daerah dan partisipasi masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama.
“Nuansa militeristik bisa berdampak positif atau negatif, tergantung pada desain dan pendekatan yang digunakan,” pungkas Bendi.
Baca Juga: 100 Hari Kerja Kepala Daerah Fokus Layanan Publik
