DASWATI.ID – Pemerintah Indonesia secara agresif melancarkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di seluruh negeri dengan alokasi anggaran fantastis Rp17,1 triliun pada tahun 2025.
Program ini tidak hanya berambisi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas, tetapi juga diproyeksikan memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan mekanisme dana ditransfer langsung ke rekening sekolah, inisiatif ini menegaskan komitmen nasional terhadap pemerataan pendidikan dan pembangunan ekonomi.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan bahwa sekitar 70% dari 219.000 sekolah di Indonesia mengalami kerusakan infrastruktur, sehingga memerlukan setidaknya 1,5 juta ruang kelas baru untuk memenuhi standar minimal.
Menanggapi kondisi mendesak ini, program revitalisasi diluncurkan sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, 2 Mei lalu.
Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas berkomitmen bahwa “tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, dan tidak boleh ada sekolah tanpa WC,” sebagai jaminan hak dasar anak-anak atas pendidikan bermutu sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menjelaskan bahwa program revitalisasi menitikberatkan pada perbaikan dan pengembangan infrastruktur pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar-mengajar yang nyaman dan berkualitas.
“Fokusnya pada pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas yang sudah ada, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti toilet, laboratorium, dan perpustakaan,” ujar dia kepada Daswati.id di Bandar Lampung, Senin (15/9/2025).
Tujuan utamanya adalah meningkatkan kenyamanan dan efektivitas kegiatan belajar-mengajar bagi siswa, sejalan dengan visi pemerataan pendidikan yang bermutu.
Untuk tahun 2025, pemerintah pusat mengalokasikan Rp17,1 triliun yang menyasar 10.440 satuan pendidikan, terdiri dari 78% sekolah negeri dan 22% swasta.
Dana ini ditransfer langsung ke rekening sekolah melalui mekanisme tunai transfer, guna menjamin efisiensi dan ketepatan sasaran. Seluruh kontrak dengan sekolah penerima ditandatangani pada Juni 2025.
Program revitalisasi dilaksanakan dengan sistem swakelola, yang secara aktif melibatkan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.
Pendekatan ini memungkinkan warga lokal yang memiliki keterampilan relevan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik sebagai penyedia tenaga kerja maupun bahan bangunan.
Lebih dari sekadar perbaikan fisik, pendekatan swakelola ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar.
“Dalam pelaksanaannya, pembangunan dilakukan dengan sistem swakelola dengan melibatkan masyarakat sekitar lingkungan sekolah, sehingga masyarakat yang memiliki skill sesuai kebutuhan revitalisasi mendapatkan pekerjaan sehingga terdapat pertumbuhan ekonomi,” jelas Thomas.
Secara nasional, program ini diproyeksikan mampu menyerap 178.000 tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 0,09 poin persen terhadap PDB nasional pada periode 2024-2025.
Hal ini menunjukkan dampak ganda program dalam mendukung pendidikan sekaligus menggerakkan roda perekonomian.
Untuk memastikan program berjalan sesuai standar, telah dibentuk tim pengawas yang bertugas memantau pelaksanaan revitalisasi, memastikan pembangunan memenuhi spesifikasi teknis dan kebutuhan spesifik masing-masing sekolah.
“Kami ada tim pengawas untuk memastikan kegiatan ini berjalan sesuai spesifikasi dan kebutuhan sekolah agar pembangunan benar-benar bermanfaat bagi sekolah,” kata Thomas.
Revitalisasi sekolah merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 dan menjadi prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejalan dengan Asta Cita ke-4 yang menekankan penguatan SDM melalui pendidikan yang bermutu.
Thomas menyampaikan program ini memprioritaskan sekolah-sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) untuk memastikan pemerataan fasilitas pendidikan.
“Di Provinsi Lampung, misalnya, program revitalisasi menyasar 148 SMA/SMK Sederajat dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025,” tambah dia.
Selain infrastruktur fisik, lanjut Thomas, pemerintah juga mempersiapkan program digitalisasi melalui penyediaan Smart TV untuk mendukung pembelajaran yang lebih inovatif.
Distribusi Smart TV akan dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat kepada satuan pendidikan penerima manfaat, dengan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator.
Pelaksanaan program digitalisasi ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Smart TV masih menunggu arahan dari pusat dan akan disalurkan langsung oleh pemerintah pusat ke sekolah, kami hanya sebagai penerima manfaat supaya proses pembelajaran lebih inovatif,” pungkas Thomas.
Dengan sinergi antara alokasi dana yang besar, mekanisme transfer langsung, partisipasi masyarakat, serta fokus pada pemerataan dan digitalisasi, program revitalisasi pendidikan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan fasilitas belajar yang kokoh, tetapi juga mengukuhkan fondasi pendidikan bermutu yang merata dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, sembari turut menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.
Baca Juga: Data, Peta, dan Asa Pendidikan Lampung
