Oleh: Mahendra Utama–Pemerhati Pembangunan
DASWATI.ID – Jagat media sosial Lampung mendadak riuh oleh angka satu miliar rupiah. Dana fantastis ini dialokasikan untuk keberangkatan sejumlah pejabat Pemprov Lampung ke Kuala Lumpur dalam rangka meresmikan rute penerbangan internasional perdana.
Wajar jika publik bertanya: apakah ini kebutuhan mendesak atau sekadar perjalanan mewah berbalut dinas?
Namun, sebelum vonis dijatuhkan, kita perlu membedah duduk perkara ini secara jernih dan objektif.
Baca Juga: Memahat Martabat Warga di Pintasan Udara Radin Inten II
Menakar Urgensi dan Transparansi Anggaran
Polemik ini berakar pada kaburnya rincian penggunaan anggaran di mata publik. Muncul pertanyaan mendasar apakah dana Rp1 miliar tersebut murni untuk akomodasi pejabat, atau sudah mencakup biaya promosi, iklan di media Malaysia, serta koordinasi teknis dengan pihak maskapai.
Tanpa transparansi data yang kuat, masyarakat akan mudah terjebak dalam kesimpulan sepihak. Pemerintah daerah harus proaktif menjelaskan penggunaan dana tersebut agar spekulasi liar tidak merusak kepercayaan publik.
Sinyal Politik dan Kepercayaan Investor
Kehadiran pejabat tinggi dalam peresmian rute internasional sebenarnya bukan sekadar seremonial belaka, melainkan sebuah sinyal politik yang krusial.
Maskapai penerbangan memerlukan jaminan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam mendukung operasional rute tersebut, baik dari sisi regulasi maupun keamanan.
Investor melihat kehadiran pimpinan daerah sebagai bukti nyata bahwa proyek ini memiliki keberlanjutan jangka panjang, bukan sekadar proyek coba-coba yang akan mati suri dalam setahun.
Belajar dari Strategi Sukses Tetangga
Lampung selama ini tertinggal dalam peta penerbangan internasional, sehingga warga harus transit melalui Jakarta atau Medan yang memakan banyak waktu dan biaya.
Sebaliknya, daerah seperti Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah lebih dahulu agresif membuka jalur ke Malaysia.
Keberhasilan Bandara Kualanamu dan Minangkabau dalam meningkatkan kunjungan wisatawan serta melancarkan ekspor produk lokal membuktikan bahwa konektivitas udara adalah fondasi utama pembangunan ekonomi.
Jika Lampung terus diam, daerah ini hanya akan menjadi penonton di tengah pesatnya persaingan regional.
Investasi Jangka Panjang yang Terukur
Biaya yang dikeluarkan hari ini sejatinya adalah investasi untuk memecah hambatan geografis Lampung di masa depan.
Apabila rute ini beroperasi secara rutin mulai Maret 2026, maka “ongkos politik” yang dibayarkan saat ini akan terasa sangat murah dibandingkan manfaat ekonomi yang akan diterima daerah.
Namun, catatan kritis tetap harus diberikan: hasil dari perjalanan ini harus terukur. Pemerintah jangan sampai membiarkan pesawat terbang kosong akibat minimnya promosi atau harga tiket yang tidak kompetitif di pasar.
Menutup Celah Spekulasi dengan Akuntabilitas
Kritik masyarakat adalah tanda demokrasi yang sehat dan bentuk kontrol terhadap penggunaan anggaran publik.
Lampung memang membutuhkan lompatan besar untuk maju, dan setiap lompatan memerlukan keberanian serta modal.
Selama penggunaan anggaran tersebut transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka langkah ini patut diberikan kesempatan.
Pada akhirnya, masyarakat akan menilai dari hasil nyata: apakah rute ini benar-benar menjadi gerbang kemakmuran atau sekadar catatan perjalanan yang mahal. (*)
