DASWATI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza SZP menegaskan pentingnya anggaran untuk lembaga penyiaran negara: RRI, TVRI, ANTARA di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VII DPR RI bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) serta perwakilan dari ketiga lembaga penyiaran negara tersebut, Rabu (12/2/2025).
Rycko menekankan peran vital Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI, LPP TVRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dalam menyebarkan informasi strategis kepada masyarakat.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Cegah Penyalahgunaan
Menurutnya, lembaga-lembaga ini juga berperan penting dalam mendukung tugas-tugas DPR, terutama selama kunjungan kerja dan reses di daerah.
“Kami merasakan betul peran serta rekan-rekan di lapangan dalam membantu tugas kami. Pemerintah menghadapi banyak isu strategis, dan informasi yang mereka siarkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Rycko.
Pertanyakan Mekanisme Pembagian Anggaran yang Adil
Rycko menekankan pentingnya anggaran untuk lembaga penyiaran negara.
Dia mempertanyakan mekanisme pembagian anggaran bagi ketiga lembaga tersebut di daerah.
Menurut Rycko, kebijakan efisiensi harus mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antarprovinsi, terutama terkait tenaga kerja dan operasional.
“Saya ingin tahu bagaimana mekanisme pembagian anggaran ini, karena tentu kebutuhan di provinsi besar dan kecil berbeda. Ini juga berkaitan dengan tenaga kerja, baik yang tetap maupun kontrak, yang pastinya terdampak oleh kebijakan efisiensi ini,” jelas dia.
Ia memperingatkan bahwa pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan kondisi daerah dapat menghambat operasional dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
Harapkan Anggaran Tidak Dipotong dari Pagu Awal
Rycko menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak dilakukan dengan memotong anggaran dari pagu awal, mengingat dana tersebut telah dialokasikan untuk kebutuhan tertentu.
“Jangan sampai anggaran dipotong dari awal, karena pasti sudah ada yang menggunakannya untuk berbagai kebutuhan. Kalau dipotong tiba-tiba, mereka pasti akan kebingungan dalam menjalankan program,” harap dia.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya DPR RI untuk memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu kinerja lembaga penyiaran negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyampai informasi publik.
Rycko berharap pemerintah dapat mempertimbangkan solusi yang lebih adil agar ketiga lembaga ini tetap dapat berfungsi secara optimal.
Baca Juga: Efisiensi APBD Lampung Harus Dibarengi Reformasi Birokrasi
