Saat Empati Presiden Menembus Kebuntuan Birokrasi di Lampung

Oleh: Mahendra Utama–Pemerhati Pembangunan 

DASWATI.ID – Potret buram pendidikan di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur, mendadak viral di jagat TikTok setelah memperlihatkan anak-anak sekolah yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan getek kayu.

Jembatan yang mereka dambakan selama 12 tahun mangkrak akibat sengketa hukum dan kendala teknis yang tak kunjung usai. Namun, kebuntuan birokrasi ini akhirnya pecah ketika narasi kemanusiaan sampai ke meja kerja Istana.

Air Mata Presiden dan Instruksi Langsung

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, turun langsung ke lokasi pada Kamis (5/2/2026) dengan membawa mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Dody mengungkapkan sisi emosional dari kebijakan ini; ia menyebut bahwa Presiden kerap menangis saat melihat rakyatnya mengalami kesusahan.

“Pak Presiden itu, kalau lihat rakyat kesusahan, suka menangis. Tugas saya sebagai pembantu beliau adalah memastikan beliau tidak menangis lagi,” ujar Dody di sela peninjauan.

Baca Juga: Jembatan Way Bungur: Dari Proyek Mangkrak Jadi Prioritas Nasional

Sebagai bentuk responsivitas dari tingkat atas (Top-Down Responsiveness), perintah presiden menjadi kemauan politik (political will) yang kuat untuk menembus hambatan anggaran dan hukum yang selama ini mengunci proyek tersebut.

Memecah Ego Sektoral Melalui Kolaborasi

Selama bertahun-tahun, proyek infrastruktur di daerah sering kali menjadi “bola pingpong” antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat yang saling lempar kewenangan.

Kasus di Lampung Timur ini menandai luruhnya ego sektoral melalui penerapan teori federalisme fiskal yang kolaboratif.

Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menyambut hangat intervensi pusat ini sebagai solusi nyata bagi warga.

Dalam skema ini, Pemerintah Pusat mengambil alih pembangunan jembatan permanen, sementara pemerintah daerah berfokus pada pembebasan lahan dan sinkronisasi sosial di lapangan.

Sinergi Lintas Level: Negara Hadir di Tengah Rakyat

Kerja sama ini membuktikan bahwa viralitas di media sosial dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk memicu respons cepat pemerintah. Sinergi yang terbangun sangat komprehensif:

• Kementerian PU menyokong anggaran dan teknologi pembangunan;
• Pemerintah Daerah memberikan “karpet merah” melalui kebijakan lokal dan sinkronisasi lahan;
• TNI AD melalui Kodim Lampung Timur bergerak cepat membangun jembatan sementara yang diberi nama “Jembatan Merah Putih” agar anak-anak sekolah tidak lagi menggunakan getek;
• Solusi Teknis Meluas di mana Menteri PU juga menginstruksikan penanganan sedimentasi sungai dan pembangunan tanggul yang selama ini terabaikan.

Baca Juga: Jembatan Merah Putih: Penuntas Drama 12 Tahun di Kali Pasir

Menyambung Asa dan Kepercayaan Publik

Kolaborasi antara Presiden Prabowo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah ini diharapkan menjadi standar emas dalam pembangunan nasional ke depan.

Kita tentu tidak ingin pemerintah hanya bergerak setelah sebuah masalah viral, namun hadirnya harmoni ini adalah kemenangan kecil bagi rakyat di pelosok negeri.

Lebih dari sekadar menghubungkan dua desa yang terpisah sungai, pembangunan jembatan ini bertujuan untuk menyambung kembali kepercayaan rakyat kepada birokrasi yang selama ini dianggap lambat merespons kebutuhan mendesak masyarakat. (*)