DASWATI.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk praktik korupsi dalam penyaluran bantuan pertanian.
Saat melantik 55 pejabat baru di Kantor Pusat Kementan, Jumat (6/2/2026), Amran menegaskan tidak akan menoleransi pejabat yang bermain dengan anggaran atau bantuan untuk petani.
Dalam prosesi pelantikan tersebut, Mentan mengambil sumpah jabatan bagi 54 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu pejabat fungsional Ahli Utama.
Amran menyatakan bahwa seluruh pejabat yang terpilih merupakan hasil dari sistem meritokrasi murni yang didasarkan pada kinerja nyata di lapangan, bukan karena pengaruh pihak luar.
“Hari ini kita melantik putra-putri terbaik Kementerian Pertanian. Ini bukan hadiah, tetapi hasil kerja keras saudara semua. Kami menerapkan meritokrasi, bebas dari korupsi, kolusi, dan intervensi. Nilai Anda murni dari kinerja,” tegas Mentan Amran dalam arahannya dikutip dari laman Kementerian Pertanian.
Sanksi Tegas Terkait Bantuan dan Pupuk
Fokus utama arahan Mentan kali ini adalah integritas dalam pendistribusian alat mesin pertanian (alsintan) dan pengawasan pupuk bersubsidi.
Ia memerintahkan jajarannya untuk memastikan bantuan sampai kepada petani yang paling membutuhkan hingga ke pelosok negeri tanpa ada pungutan liar.
Amran secara lugas mengharamkan adanya praktik jual beli bantuan atau permintaan biaya tambahan (fee) dalam bentuk apa pun.
Ia mengancam akan mengambil tindakan administratif paling berat bagi siapa pun yang melanggar integritas tersebut.
“Tidak boleh ada jual beli bantuan, tidak boleh ada fee. Kalau ada yang melanggar, saya pastikan diberhentikan. Cari petani yang paling membutuhkan, sampai ke pelosok,” ujar Amran dengan nada bicara yang tegas.
Selain bantuan fisik, Mentan juga meminta pengawasan ketat agar harga pupuk di tingkat petani tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
Baca Juga: Pupuk Turun 20% di Lampung: KSP dan Mentan Pastikan Implementasi Kebijakan Presiden Tuntas
Agenda Strategis Menuju Kedaulatan Pangan
Selain penguatan integritas, para pejabat baru ini memikul tanggung jawab besar untuk mengawal agenda strategis nasional.
Program-program seperti cetak sawah, optimalisasi lahan (oplah), dan pembentukan brigade pangan menjadi prioritas utama guna mencapai target swasembada gula putih serta ekspor beras di masa depan.
Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga akan diperkuat sebagai garda terdepan dalam menyampaikan inovasi dan kebijakan langsung kepada petani.
Menurut Amran, kerja keras birokrasi yang bersih telah membuahkan hasil, salah satunya keberhasilan Indonesia dalam memengaruhi stabilitas pangan global.
“Petani Indonesia berkontribusi pada stabilitas pangan dunia. Ketika Indonesia berhenti impor, harga pangan global ikut turun. Ini sejarah, dan ini hasil kerja keras kita semua,” ungkapnya merujuk pada capaian sektor pertanian yang juga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan.
Di akhir sambutannya, Mentan Amran mengajak seluruh jajarannya untuk menjaga semangat dan terus berkolaborasi demi kesejahteraan petani.
Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan yang diemban adalah amanah besar untuk kemajuan Republik Indonesia.
Baca Juga: Lampung Sukses Genjot Produksi Padi & Jagung 2025 Hingga Awal 2026
