DASWATI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung memperkuat komitmennya dalam menyajikan informasi pembangunan yang kredibel melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Provinsi Lampung Dalam Angka 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula BPS Provinsi Lampung pada Rabu (11/2/2026) ini menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap angka yang tersaji benar-benar akurat dan akuntabel.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan bahwa data berkualitas bukan sekadar barisan angka, melainkan instrumen vital bagi keberhasilan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai.
Menurut dia, data valid adalah nyawa dalam setiap siklus kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian.
“Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari instrumen data yang mendukung setiap siklus perencanaan. Tentu data yang dimaksud adalah data yang berkualitas,” ujar Ahmadriswan di Bandar Lampung.
Baca Juga: Saat Data Jadi Kompas Stabilitas
Ia juga menekankan bahwa publikasi Publikasi Provinsi Lampung Dalam Angka 2026 merupakan tanggung jawab kolektif seluruh instansi, di mana BPS berperan sebagai koordinator dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data utama.
Verifikasi Berjenjang demi Akurasi Final
Dalam sesi diskusi, muncul kesadaran bersama mengenai pentingnya mekanisme check and balance antara penyedia dan pengelola data.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya dalam menyuplai data realisasi belanja yang transparan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Namun, Weda Helmina dari BPKAD memberikan catatan penting mengenai perlunya validasi lapangan yang mendalam.
“Kami memandang perlu adanya konfirmasi kembali di setiap kabupaten/kota untuk memastikan akurasi finalnya,” jelas Weda mengingatkan keabsahan data tersebut merupakan kewenangan masing-masing kepala daerah.
Selain fokus pada penyusunan publikasi, BPS juga terus berinovasi melalui Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
Pranata Komputer Ahli Madya BPS Lampung, Hermawan Prasetyo, menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengakses empat layanan utama, yakni konsultasi statistik, perpustakaan, produk berbayar (PNBP), dan rekomendasi statistik dengan target waktu penyelesaian yang terukur.
Sejalan dengan itu, Statistisi Ahli Madya Henny Surya Indraswari mendorong penguatan Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) sebagai basis data yang kuat.
Sinergi yang terbangun dalam FGD ini diharapkan menjadi fondasi kokoh untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Penyelenggaraan SE2026 nantinya akan menjadi tonggak penting bagi pemerintah dalam memetakan potensi ekonomi daerah demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.
Melalui kolaborasi lintas sektoral yang solid, Provinsi Lampung optimis mampu menyediakan potret data yang jernih bagi arah pembangunan masa depan.
Baca Juga: BPS Ajak Jurnalis Tingkatkan Literasi Statistik Sukseskan SE2026
