DASWATI.ID – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat komitmen menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K sebagai langkah antisipasi lonjakan inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Strategi ini mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang diintegrasikan dalam bauran kebijakan moneter serta fiskal.
Sinergi TPIP-TPID di Wilayah Sumatra
Upaya pengendalian inflasi tersebut ditekankan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) Wilayah Sumatra yang berlangsung pada Rabu (11/2/2026) di Palembang, Sumatra Selatan.
Pertemuan ini fokus pada percepatan pemulihan ekonomi pascabencana serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Hingga Januari 2026, inflasi nasional tercatat sebesar 3,55% (year on year/yoy), namun inflasi pangan bergejolak (volatile food) tetap terkendali pada level 1,14% (yoy).
Pencapaian ini didukung oleh fenomena deflasi bulanan di sebagian besar wilayah Sumatra pada awal tahun berkat melimpahnya pasokan komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah dari daerah sentra.
Baca Juga: Laju Ekonomi Lampung 2025 di Tangga Ketiga Sumatra
Fokus pada Pasokan Pangan dan Kerja Sama Antardaerah
Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui intervensi yang tepat sasaran.
“Di tengah berbagai tantangan saat ini, penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali khususnya volatile food. Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga perlu dilakukan melalui perluasan Kerja sama Antardaerah (KAD) yang disinergikan dengan BUMN Logistik, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR, dan menjaga daya beli melalui penyaluran bantuan pangan,” ungkap Ferry Irawan dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Rakor tersebut menyepakati langkah jangka pendek berupa operasi pasar, perluasan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penguatan distribusi regional melalui integrasi pasar induk dan misi dagang.
Selain itu, manajemen risiko diperkuat melalui sistem peringatan dini untuk mengantisipasi gejolak harga secara cepat.
Mitigasi Risiko Iklim dan Pemulihan Pascabencana
Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah fokus pada antisipasi risiko hidrometeorologi yang dapat mengganggu produksi pangan.
Langkah yang diambil meliputi perbaikan jaringan irigasi, dukungan sarana prasarana bagi petani terdampak bencana, serta adaptasi iklim untuk memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.
Bersamaan dengan Rakor tersebut, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru melakukan soft launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memaksimalkan pengaruh mereka dalam menjaga ketersediaan pasokan di daerah masing-masing.
“Pengendalian inflasi memerlukan kerja sama dari banyak pihak. Mari gunakan pengaruh yang kita miliki untuk memberikan upaya yang terbaik dalam pengendalian inflasi di daerah kita masing-masing,” jelas Herman Deru.
Distribusi Logistik dari Hulu ke Hilir
Sebagai bentuk nyata komitmen distribusi, dilakukan pelepasan truk KAD yang membawa komoditas bawang merah dan beras dari Kabupaten Kuningan dan Banyuasin menuju Kabupaten Aceh Tengah.
Kerja sama ini melibatkan Rumah Tani Nusantara sebagai off taker dan PT Pos Indonesia sebagai mitra strategis distribusi guna memastikan pangan menjangkau pelosok negeri.
Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta kepala daerah dan perwakilan TPID se-Sumatra guna memastikan sinkronisasi kebijakan di lapangan.
