DASWATI.ID – Menhub Dudy mengoptimalkan teknologi drone dan perluas layanan dermaga untuk memastikan arus balik Sumatra-Jawa 2026 berjalan aman, lancar, serta bebas praktik percaloan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bergerak cepat mengevaluasi sejumlah titik krusial pada puncak arus mudik Lebaran 2026.
Evaluasi ini bertujuan menyiapkan langkah antisipasi agar arus balik di lintas penyeberangan Sumatra-Jawa berjalan lebih terkendali, aman, dan lancar.
Pemerintah menggelar rapat koordinasi di Kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Merak, pada Minggu (22/3/2026) untuk mematangkan strategi bersama seluruh pemangku kepentingan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa puncak arus mudik telah terlewati pada 18 Maret 2026 dengan penyelenggaraan yang secara umum berjalan baik.
Namun, Dudy mencatat bahwa mekanisme Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) baru optimal pada 3 hingga 4 dermaga.
Dudy menegaskan bahwa catatan selama arus mudik harus segera diperbaiki agar masalah tidak membesar saat arus balik nanti.
“Puncak arus mudik sudah kita lewati. Saat ini, fokus kita adalah memastikan arus balik dapat dikelola lebih baik, dengan respons yang lebih cepat serta strategi yang lebih matang,” kata Dudy dalam keterangannya.
Strategi Percepatan Layanan Dermaga
Guna mengantisipasi lonjakan kendaraan, Menhub menginstruksikan perluasan mekanisme TBB hingga mencakup 5 sampai 6 dermaga.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan kapasitas layanan secara signifikan dan menekan potensi antrean panjang di pelabuhan.
Petugas di lapangan juga akan melakukan simulasi kapasitas layanan secara rutin untuk memastikan seluruh dermaga siap menampung arus kendaraan secara optimal.
“Penerapan TBB harus lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Jika terjadi lonjakan, harus bisa segera diberlakukan secara optimal,” kata Dudy.
Pemerintah juga memperkuat pemantauan situasi di wilayah Bakauheni dengan menggunakan teknologi drone secara real-time.
Teknologi ini memudahkan petugas mengidentifikasi potensi antrean secara cepat dan akurat dari udara.
Jika terjadi penumpukan kendaraan yang parah, pemerintah telah menyiapkan rute alternatif melalui Pelabuhan Panjang menuju Krakatau Bandar Samudra (KBS).
Selain itu, sistem penundaan (delaying system) di rest area lintas Sumatra tetap diberlakukan melalui koordinasi dengan Korlantas Polri untuk mengatur arus kendaraan yang menuju pelabuhan.
Penertiban Tiket dan Prioritas Keselamatan
Dalam hal pelayanan, Menhub mewajibkan penerapan sistem satu NIK (Nomor Induk Keluarga) untuk satu tiket melalui aplikasi Ferizy.
Kebijakan ini bertujuan menutup ruang bagi praktik percaloan serta menjamin keadilan dan ketertiban layanan bagi masyarakat.
Selain itu, radius zona pembelian tiket diperluas hingga lebih dari 4 km dari pelabuhan untuk mengurangi kepadatan di titik-titik krusial.
Menhub menegaskan bahwa meskipun kelancaran arus sangat penting, keselamatan seluruh penumpang tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran.
