DASWATI.ID – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memaparkan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespons bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Langkah komprehensif ini di antaranya fokus rehabilitasi lahan kritis, penguatan penegakan hukum, serta kolaborasi cepat dengan Polri untuk mengusut temuan material kayu di lokasi bencana.
Fokus Utama: Rehabilitasi Lahan Kritis
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis (4/12/2025), Menhut Raja Juli Antoni mengidentifikasi sebanyak 218 titik banjir yang tersebar di 57 Daerah Aliran Sungai (DAS).
Menghadapi kondisi ini, pemerintah menetapkan rehabilitasi lahan kritis sebagai fokus utama pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
Rehabilitasi akan memprioritaskan total 464 ribu hektare lahan kritis, di samping mengatasi perubahan tutupan lahan yang terjadi antara tahun 2019 hingga 2024.
“Kondisi ini tidak bisa kita biarkan. Rehabilitasi lahan kritis menjadi fokus utama pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya,” kata Raja Juli.
Untuk mendukung agenda ini, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp29,07 miliar yang khusus ditujukan bagi tiga provinsi terdampak.
Selain itu, reformasi tata kelola juga menjadi bagian dari strategi ini: digitalisasi satu peta kehutanan, percepatan pengakuan hutan adat, revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) DAS lintas Kementerian/Lembaga (K/L), serta pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) banjir.
Baca Juga: Banjir Sumatra: Moratorium Seluruh Izin Konsesi di Kawasan Hutan!
Komisi IV DPR RI sendiri menekankan pentingnya evaluasi kebijakan, percepatan rehabilitasi, penegakan hukum terhadap perusak hutan, dan peningkatan transparansi data guna memperkuat tata kelola kehutanan secara menyeluruh.
Penguatan Penegakan Hukum dan Investigasi Kayu
Di samping langkah rehabilitasi, Menhut Raja Juli menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum.
Upaya ini mencakup penggunaan Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO), peningkatan operasi lapangan, dan rencana pencabutan sekitar 20 izin PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) yang dinilai berkinerja buruk.
Untuk menindaklanjuti temuan gelondongan kayu pada bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat, Raja Juli menggelar pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri usai rapat bersama DPR.
Kolaborasi ini diinisiasi sebagai langkah cepat pemerintah dalam menjawab keingintahuan publik mengenai asal-usul material kayu tersebut.
Sinergi Polri-Kementerian Kehutanan Ungkap Asal-Usul Kayu
Menhut Raja Juli menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan telah memiliki data awal yang diperoleh melalui pemindaian drone di sejumlah titik terdampak.
Pihaknya juga memanfaatkan perangkat lunak AIKO untuk mengidentifikasi jenis kayu gelondongan dan merekonstruksi asal-muasal kayu.
“Keingintahuan publik tentang asal-usul material kayu itu sudah kami respons. Kami memiliki data awal dari penerbangan drone di daerah terdampak, dan memanfaatkan perangkat lunak AIKO untuk mengetahui jenis kayunya dan merekonstruksi asal-muasal kayu tersebut,” ujar Raja Juli di Mabes Polri.
Pihak Kementerian Kehutanan juga telah mengambil sampel kayu untuk uji jenisnya.
Temuan awal menunjukkan bahwa berbagai jenis kayu yang ditemukan sama dengan jenis kayu yang berada di hulunya, dan secara kasat mata terlihat sebagian gelondongan kayu tersebut memiliki bekas potongan oleh tangan manusia menggunakan gergaji.
“Kerja sama dengan kepolisian memungkinkan kami sesegera mungkin mengungkap,” ujar Raja Juli, sambil meminta ruang bagi tim gabungan untuk bekerja secara sinergi agar hasil yang disampaikan tidak prematur.
“Beri kesempatan bagi kami memproses semuanya agar tidak terburu-buru. Tadi disampaikan Polri sudah turun ke dua DAS di Batang Toru. Bagaimana komplitnya, biar tim bekerja secara sinergi,” tambah dia.
Raja Juli juga menyebutkan koordinasi dilakukan dengan Satgas PKH (Penegakan Hukum Kehutanan) untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik kerja sama ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan memastikan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Kapolri menegaskan bahwa tim gabungan bergerak cepat untuk menyelidiki temuan kayu yang diduga berdampak pada kerusakan jembatan, rumah, hingga jatuhnya korban jiwa.
Pendalaman dilakukan pada lokasi-lokasi yang terindikasi memiliki potensi pelanggaran.
“Dengan beberapa temuan yang menjadi atensi Bapak Presiden, kami akan bekerja bersama Menteri Kehutanan, tim gabungan, dan Satgas untuk menyelidiki temuan kayu yang diduga berdampak pada kerusakan jembatan, rumah, hingga jatuhnya korban jiwa. Tim bergerak cepat. Dari lokasi-lokasi yang kami dapati ada potensi pelanggaran, kami lakukan pendalaman,” kata Listyo.
Diketahui hingga Kamis (4/12/2025) sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia dalam bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, bertambah menjadi 836 orang.
Baca Juga: Bencana Sumatra: Prabowo Tegaskan Komitmen Anggaran Khusus Pemulihan Infrastruktur
