DASWATI.ID – Presiden Prabowo mempertaruhkan kepemimpinannya demi Makan Bergizi Gratis dan menindak ribuan unit nakal demi menjamin kualitas nutrisi bagi anak-anak Indonesia.
DALAM ARTIKEL:
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan penuh dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam wawancara dengan 2 jurnalis senior dan 4 pengamat di Hambalang, pada 17 Maret lalu.
Dalam diskusi “Mata Najwa: Presiden Prabowo Menjawab (Part 2)” yang ditayangkan pada Sabtu (21/3/2026), ia menegaskan bahwa program ini merupakan pilar utama transformasi bangsa hingga tahun 2029.
Prabowo bahkan menyatakan siap mempertaruhkan kursi kepemimpinannya demi memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak.
Investasi Strategis Melawan Stunting
Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran publik mengenai ruang fiskal negara dan tantangan geopolitik global yang dinamis.
Namun, Presiden secara tegas menyatakan bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang layak.
Presiden menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan langkah strategis untuk memutus rantai stunting.
Ia merasa prihatin saat menemukan anak-anak di pedesaaan yang kondisi fisiknya tidak sesuai dengan usianya akibat kekurangan gizi.
“Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Saya yakin saya berada di jalan yang benar, dan saya pertaruhkan kepemimpinan saya untuk ini,” tegas Presiden Prabowo.
Penggerak Ekonomi Rakyat
Selain meningkatkan kesehatan, jelas Prabowo, program MBG juga berfungsi sebagai mesin penggerak ekonomi kerakyatan melalui ekosistem yang luas.
Pemerintah menargetkan pembangunan 31.000 unit dapur di seluruh Indonesia yang akan menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Proyek ini diprediksi mampu menciptakan total 3 juta lapangan kerja, mulai dari pengelola dapur hingga para petani yang menjadi pemasok bahan baku.
Digitalisasi untuk Cegah Kebocoran
Untuk membiayai program besar ini, pemerintah fokus memangkas kebocoran anggaran melalui sistem digitalisasi.
Prabowo menyebutkan bahwa langkah ini mampu menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
Ia meyakini bahwa investasi pada nutrisi akan memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang yang sangat besar bagi negara.
“Uang kita ada, tinggal bagaimana kita mengorganisirnya dengan baik. Ini adalah tuntutan rakyat,” tambah Prabowo.
Sanksi Tegas bagi Pelanggar Standar
Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pemerintah bertindak tegas terhadap pengelola yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya di lapangan.
Per tanggal 20 Maret 2026, sebanyak 1.251 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dijatuhi sanksi karena melanggar standar kualitas.
Pelanggaran tersebut meliputi infrastruktur yang tidak memadai hingga masalah kebersihan lingkungan.
“Kami tidak akan menolerir pelanggaran standar dalam bentuk apa pun. Program ini menyangkut kesehatan masyarakat,” ujar Dadan.
Pengawasan Ketat di Seluruh Wilayah
Data BGN menunjukkan bahwa wilayah Jawa menjadi daerah dengan jumlah sanksi tertinggi, disusul oleh Sumatra dan wilayah Indonesia bagian timur.
BGN bahkan menutup sementara 62 unit pelayanan yang terbukti menyajikan menu makanan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, layak, dan memenuhi standar gizi yang tinggi.
