DASWATI.ID – Universitas Baturaja atau Unbara bersinergi dengan lembaga di Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Kunjungan kelembagaan ini dipimpin oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP dan Hukum Unbara Yahnu Wiguno Sanyoto.
Ia menyampaikan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Desa Tanjung Sari dan Desa Pengandonan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten OKU.
Selanjutnya ke KPU dan Bawaslu Kabupaten OKU, DPRD Kabupaten OKU, dan Polres OKU.
“Kunjungan ini dilakukan karena ada beberapa agenda akademik yang memerlukan sinergisitas dan kerja sama kelembagaan dengan instansi-instansi pemerintah, termasuk penyelenggara Pemilu, lembaga legislatif, dan kepolisian,” ujar Yahnu dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).
Unbara bersinergi dengan lembaga di OKU untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan.
Yahnu mengatakan Prodi Ilmu Pemerintahan akan menjalani proses Re-Akreditasi pada tahun 2027.
“Walaupun Re-Akreditasi di 2027, namun dokumen-dokumen pendukung harus disiapkan dari sekarang, dan tidak boleh dimanipulasi atau bahkan disusun secara tergesa-gesa,” kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Yahnu, dirinya bersama tim dosen melakukan kunjungan kelembagaan ke instansi-instansi yang memiliki keterkaitan dengan visi, misi, dan kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan untuk menerima saran dan masukan.
“Kami memerlukan saran dan masukan terhadap penyempurnaan visi, misi, dan kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan yang mencerminkan dinamika kebutuhan dunia kerja,” ujar dia.
Sebagai pengelola Prodi Ilmu Pemerintahan, tambah Yahnu, ia menginginkan kurikulum yang disusun berbasis kompetensi.
“Sehingga lulusan Ilmu Pemerintahan dapat diserap di dunia kerja dengan cepat, kurang dari 6 bulan sejak lulus. Oleh karena itu, menjadi penting meminta saran dan masukan dari stakeholders terkait sehingga kurikulum yang disusun nantinya tepat sasaran,” jelas dia.
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
Selain berdiskusi terkait dengan visi, misi, dan kurikulum. Prodi Ilmu Pemerintahan juga menyosialisasikan jalur penerimaan mahasiswa baru (PMB) yaitu Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada pimpinan lembaga yang dikunjungi.
“Prodi Ilmu Pemerintahan merupakan prodi pertama yang mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) untuk membuka jalur PMB melalui metode RPL Tipe-A sejak Semester Ganjil 2023/2024,” tutur Yahnu.
Hal tersebut dikarenakan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara telah “Terakreditasi Baik Sekali atau B.”
Oleh karenanya, jelas Yahnu, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara juga akan membuka Penyelenggaraan RPL Tipe A di Semester Ganjil 2024/2025 yang awal perkuliahannya dilaksanakan pada 2 September 2024.
Keunggulan Jalur RPL Unbara.
Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara Eva Susanti menambahkan RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
“Capaian pembelajaran dimaksud adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja,” kata Eva.
Sedangkan penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
“Kebijakan PMB melalui Jalur RPL memiliki beberapa keunggulan sekaligus keuntungan, khususnya bagi Pemohon/Calon Mahasiswa,” ujar Eva.
Di antaranya lulus kuliah lebih cepat; biaya kuliah lebih hemat dan terjangkau; perkuliahan lebih fleksibel; berkualitas dan memiliki daya saing yang kompetitif dan komparatif; ruang lingkup pembelajaran yang bersifat global; dan legalitas yang jelas dan kuat.
“Hal-hal ini adalah upaya kami, Pengelola Prodi Ilmu Pemerintahan Unbara, untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hidup, khususnya terkait Ilmu Pemerintahan,” kata Eva.
Ia pun mengajak masyarakat dan stakeholders terkait untuk menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan.
“Gunakan keahlian dan pengalaman kerja untuk meminimalisir SKS yang perlu diselesaikan. Tidak ada kata terlambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” pungkas dia.
Baca Juga: Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara Roadshow di OKU Selatan
