DASWATI.ID – Dalam Sidang Tahunan MPR, serta Sidang Bersama DPR dan DPD, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Jumat (15/8/2025).
Inti dari pidato tersebut adalah tekad kuat Pemerintah untuk mewujudkan kemerdekaan sejati bagi seluruh rakyat, khususnya golongan ‘wong cilik’, agar mereka bisa tersenyum dan terbebas dari berbagai penderitaan.
“Tujuan kita merdeka, adalah untuk merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri,” tegas Prabowo.
Ini adalah visi di balik slogan “Wong Cilik Iso Gemuyu”, yang diartikan sebagai kondisi di mana rakyat kecil tidak lagi takut sakit, tidak takut lapar, dan anak-anak mereka tidak takut tidak bisa sekolah.
“Kita, setiap elemen negara Indonesia, bekerja agar setiap anak Indonesia berangkat sekolah dengan perut kenyang. Kita ingin petani nelayan kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa. Kita ingin guru-guru semangat mengajar karena dihargai. Kita ingin rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak lagi takut sakit, tidak takut lapar, dan tidak takut anaknya tidak bisa sekolah. Wong cilik iso gemuyu. Itulah tujuan kemerdekaan yang sesungguhnya,” ujar Prabowo.
Pidato Presiden juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi bangsa, yaitu kebocoran kekayaan negara dalam skala masif atau net outflow of national wealth.
Selain itu, penyelewengan dan praktik korup ditemukan di setiap eselon birokrasi, institusi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
Presiden menyatakan bahwa ini adalah masalah terbesar bangsa yang harus dihadapi dengan berani dan diperbaiki bersama.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah berhasil menyelamatkan Rp300 triliun APBN yang rawan diselewengkan pada awal 2025, dengan menggeser anggaran perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan sumber ‘bancakan’ lainnya untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung dirasakan rakyat banyak.
“Itulah sebabnya, pada awal tahun 2025 ini, kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun APBN yang rawan diselewengkan. Di antaranya, anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri, anggaran alat tulis kantor, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber bancakan. Rp300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” kata Prabowo.
Sebagai landasan perjuangan, Presiden menekankan pentingnya kembali kepada Undang-Undang Dasar NRI 1945, khususnya Pasal 33.
“Setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita terutama pasal-pasal pengaman, seperti Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4, adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” ujar dia.
Pasal-pasal tersebut mengatur tentang perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi penting oleh negara, serta penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, disebut sebagai “benteng pertahanan ekonomi kita”.
Presiden menyatakan bahwa distorsi ekonomi dan ketidakmerataan terjadi karena pengabaian terhadap amanat konstitusi ini, di mana pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang.
“Ketika kita tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi. Terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama 7 tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia,” kata dia.
Dalam 299 hari masa pemerintahannya, Presiden juga melaporkan berbagai kemajuan signifikan yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat:
1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% di kuartal kedua 2025, di tengah gejolak global.
2. Realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun, menciptakan 1.200.000 lapangan kerja baru.
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui setiap hari, serta menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Hasilnya, angka kehadiran dan prestasi anak di sekolah meningkat.
4. Indonesia berhasil mencapai surplus produksi beras dengan stok cadangan nasional lebih dari 4 juta ton, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung. Para petani dilaporkan tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan meningkat.
5. Pemerintah juga bertindak tegas terhadap kecurangan dan manipulasi harga pangan, bahkan mengumumkan bahwa usaha penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus Pemerintah, atau dikerjakan oleh BUMN atau BUMD untuk melindungi hak rakyat.
6. Pembentukan Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran, termasuk pembangunan 100 Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu dan renovasi rumah layak huni.
7. Peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera membantu lebih dari 231.000 keluarga memiliki rumah layak huni.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui optimalisasi 20% APBN, peningkatan gaji guru, renovasi sekolah, dan distribusi layar pintar.
Untuk ekonomi desa, 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah didirikan untuk meringankan beban hidup masyarakat dengan menjual kebutuhan pokok murah dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
Sistem kesehatan juga diperkuat dengan program Cek Kesehatan Gratis dan peningkatan fasilitas rumah sakit.
Sebagai penutup, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bergotong royong, mewujudkan “Indonesia Incorporated”, dengan tujuan agar setiap anak Indonesia berangkat sekolah dengan perut kenyang, petani dan nelayan bangga, guru-guru dihargai, dan rakyat kecil bisa tersenyum.
Hal ini menegaskan kembali bahwa mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi ‘wong cilik’ adalah manifestasi sejati dari amanah kemerdekaan.
Baca Juga: RAPBN 2026: Rancang Bangun Nirkebocoran dengan Tekad Menekan Defisit
