DASWATI.ID – Capres RI Anies Baswedan janji tuntaskan konflik agraria di Lampung Timur, khususnya kawasan Register 38 Gunung Balak.
Komitmen itu disampaikan Anies saat berdialog dengan kelompok tani di Lapangan Kresna Duta Sidorejo, Sekampung Udik, Lampung Timur, Minggu (14/1/2024).
Salah satu petani yang menggarap Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38, Ujang, menuturkan dirinya kerap dibayangi rasa ketakutan saat mengelola tanah yang telah ditempati selama puluhan tahun.
“Kami selalu dibayangi rasa ketakutan karena ketika kami menebang pohon yang kami tanam sendiri, kami ditangkap polisi. Hari ini masih ada empat orang warga kami yang di dalam penjara karena mereka menjadi kuli kayu bakar,” kata Ujang.
“Dan saat ini, ada kebijakan baru kami tidak boleh pasang listrik. Kami dikejar-kejar sama petugas Opal,” lanjut dia.
Menurut Ujang, penyelesaian masalah kawasan Register Gunung Balak membutuhkan komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah.
“Jika nanti Mas Anies jadi presiden, apa yang bisa kami taruh dan tentunya harapan kami kepada Bapak untuk menyikapi masalah ini. Yang jelas, kami tidak mau lagi ada petani-petani kami ditangkap sama polisi. Kami tidak mau lagi dipersulit untuk mendapatkan fasilitas karena kami sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini,” ujar dia.
Anies Baswedan janji tuntaskan konflik agraria di kawasan Register 38 Gunung Balak, Lampung Timur.
Dia menilai cara pandang pemerintah saat ini terhadap masyarakat harus diubah.
“Ini harus dirubah, negara itu jangan melihat rakyatnya seperti musuh, orang asing, ini adalah anak-anak kita yang perlu diayomi. Dan kalau tanah itu dipakai petani, tidak hilang. Malah tanah itu jadi bermanfaat,” kata Anies.
“Wong pemerintah itu gampang sekali mengeluarkan izin tanah itu untuk ratusan ribu (hektare) kelapa sawit. Apa sulitnya untuk rakyat kecil yang hari ini membutuhkan (tanah) untuk bertani di tempatnya sendiri,” lanjut dia.
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini menyampaikan bahwa kekayaan alam termasuk tanah dipakai sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat, khususnya petani.
“Saya mendengar keluhan seperti ini di banyak tempat yang dekat kawasan hutan lindung, dekat tanah-tanah milik negara. Mereka sering bercocok tanam di situ, tapi selalu ada konflik agrarianya,” ujar dia.
Ia mengisahkan keberhasilannya menangani persoalan serupa di Jakarta saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Kami memberikan, ini yang pertama kali di Indonesia, IMB kolektif. Semua rumah di sana kami berikan IMB. Karena kalau tidak punya IMB tidak bisa ngurus listrik, air, izin usaha,” tutur Anies.
Dia berharap para petani yang menginginkan perubahan dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu 14 Februari 2024.
“Doa kan bisa melakukan perubahan kalau besok mendapatkan kewenangan, maka kewenangan itu akan dipakai untuk membebaskan penderitaan yang sudah terlalu lama di tempat ini,” kata Anies.
Baca Juga: Catahu LBH Bandarlampung 2023: konflik agraria menguat
