DASWATI.ID – Polresta Bandarlampung perketat pengamanan distribusi logistik Pilkada 2024 untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara 27 November 2024.
Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Abdul Waras mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan KPU Kota Bandarlampung untuk mengawal distribusi logistik pilkada.
“Kami sudah berkomunikasi dengan komisioner KPU Kota Bandarlampung yang baru dilantik untuk menyamakan persepsi terkait kesiapan pengamanan logistik Pilkada 2024,” kata Abdul Waras di Bandarlampung, Sabtu (23/11/2024).
Baca Juga: Anggota KPU Kabupaten/Kota 2024-2029 se-Provinsi Lampung Dilantik
Kapolresta menyampaikan pengawalan distribusi logistik Pilkada Bandarlampung 2024 dilakukan sesuai mekanisme KPU.
Distribusi logistik pilkada dilakukan secara berjenjang dari KPU Kota Bandarlampung ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan, hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Hari Minggu (24/11/2024) besok pergeseran logistik secara serentak dari Gudang Logistik KPU Kota Bandarlampung ke PPK,” ujar Abdul Waras.
Baca Juga: Distribusi Logistik Pilkada di Lampung Mulai 24 November 2024
Polresta Bandarlampung perketat pengamanan distribusi logistik Pilkada 2024.
Abdul Waras mengatakan setiap pergeseran logistik dari KPU ke PPK, PPS, hingga TPS akan dikawal kepolisian.
“Kami mempersiapkan tiga personel kepolisian di PPK, ada perwira yang bertanggung jawab di situ. Kemudian sesuai mekanisme yang ada, logistik pilkada dari PPK akan bergeser ke PPS di kelurahan. Ini juga sudah kami persiapkan personel pengamanan,” jelas dia.
Polresta Bandarlampung, lanjut Abdul Waras, juga menyiapkan 504 personel PAM TPS.
Pengawalan berjenjang ini untuk meminimalisir tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti peristiwa surat suara tercoblos pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu.
“Gegara di Pemilu 14 Februari 2024 kemarin, ada indikasi surat suara tercoblos duluan sehingga terjadi pemungutan suara ulang (PSU),” kata Abdul Waras.
Baca Juga: 30 Hari Mencari Perusak Surat Suara di TPS 19 Way Kandis, Gagal!
Ia meminta kepada KPU Kota Bandarlampung untuk mengantisipasi hal tersebut bahwa setiap pergeseran logistik pilkada harus dikawal dan disertai berita acara serah terima logistik.
“Peristiwa itu menjadi pembelajaran bagi kami, agar setiap pergeseran logistik pilkada dari KPU Kota ke PPK, PPS, dan TPS harus ada berita acara dari sekretariat untuk meminimalisir pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Abdul Waras.
Baca Juga: Cek Kesiapan Distribusi Logistik Pilkada di Lampung, Bima Arya: sejauh ini on the track
