DPRD Lampung Dorong Percepatan Alokasi Belanja Infrastruktur

oleh
DPRD Lampung Dorong Percepatan Alokasi Belanja Infrastruktur
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Yusnadi. Foto: Istimewa

DASWATI.ID – DPRD Lampung dorong percepatan alokasi belanja infrastruktur untuk mengendalikan inflasi pada awal tahun 2025.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Yusnadi menekankan pentingnya percepatan alokasi anggaran untuk infrastruktur sebagai langkah dalam mengendalikan inflasi.

Saat ini alokasi belanja infrastruktur baru tercatat sebesar 22%.

“Kita harus segera menyesuaikan kebijakan sehingga target realisasi belanja infrastruktur mencapai 40 persen pada 2025,” kata dia dalam keterangannya, Senin (6/1/2025).

DPRD Lampung dorong percepatan alokasi belanja infrastruktur di 2025.

Yusnadi menyampaikan infrastruktur yang memadai akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi langsung pada stabilisasi inflasi di Lampung.

Dia juga menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting, terutama untuk mendukung agenda pembangunan nasional seperti Asta Cita.

Ia mendorong pemerintah daerah melakukan terobosan nyata, baik dalam aspek kemudahan investasi maupun penguatan pengawasan terhadap insentif dan program strategis lainnya.

Percepatan realisasi anggaran infrastruktur dan pengendalian inflasi.

“Untuk mengatasi masalah ini, kami mengusulkan beberapa rekomendasi,” kata Yusnadi yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung.

1. Percepatan realisasi anggaran infrastruktur

Yusnadi memandang Pemerintah Provinsi Lampung harus memastikan bahwa alokasi anggaran untuk infrastruktur mencapai 40 persen pada tahun 2025, dengan penekanan pada proyek-proyek strategis yang mendukung distribusi hasil pertanian, akses ekonomi, dan pengendalian inflasi.

2. Peningkatan pengawasan dan transparansi

Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap program-program yang menerima insentif, memastikan bahwa penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran, serta menyampaikan laporan dengan transparan kepada DPRD.

3. Sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah

Yusnadi menilai kebijakan di tingkat daerah harus selaras dengan program nasional agar mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

“Ini mencakup optimalisasi agenda Asta Cita dalam pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

4. Pengendalian inflasi

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih terfokus, seperti menstabilkan harga bahan pokok dan mengoptimalkan distribusi barang melalui perbaikan infrastruktur jalan, dengan tujuan menurunkan angka inflasi ke tingkat yang lebih ideal.

“DPRD Lampung siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa rekomendasi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Infrastruktur yang kuat dan inflasi yang terkontrol merupakan dasar untuk mencapai Lampung yang lebih maju dan sejahtera,” kata Yusnadi.

Baca Juga: Janji Manis Pembangunan Infrastruktur Jalan di Tengah Keterbatasan PAD Lampung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *