DASWATI.ID — Provinsi Lampung menjadi salah satu sentra penting dalam pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar yang menjangkau 800.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia pada Selasa (21/10/2025).
Dalam kegiatan strategis nasional ini, Provinsi Lampung menerima alokasi dana KUR sebesar Rp919 miliar.
Dana jumbo tersebut didistribusikan untuk mendongkrak 15.381 debitur UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Lampung.
Pelaksanaan akad massal di Lampung dipusatkan di Aula Mahan Agung, Bandar Lampung, yang diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, terhubung langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin acara dari Surabaya, Jawa Timur.
Pemberdayaan Sektor Produktif di Lampung
Acara di Lampung turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta jajaran kepala OPD terkait lainnya, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Penyaluran dana Rp919 miliar ini menandai fokus pemerintah terhadap perluasan akses pembiayaan produktif di luar Pulau Jawa dan penguatan sektor padat karya.
Secara simbolis, penyerahan KUR di Lampung diberikan kepada empat debitur dari berbagai sektor usaha:
- Thian Saputra (usaha bengkel dan suku cadang motor, senilai Rp20 juta).
- Dian Ratnasari (usaha furniture, senilai Rp50 juta).
- Rahmat Hidayat (usaha bengkel las, senilai Rp50 juta).
- Muhammad Suharto (usaha warung sembako, senilai Rp70 juta).
Prosesi penandatanganan akad secara simbolis tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf.
Komitmen Pemerintah: UMKM Pahlawan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pelaku UMKM merupakan pahlawan ekonomi bangsa.
“Bapak Ibu adalah pahlawan ekonomi kita. Para UMKM, entrepreneurs, kemudian penerima KUR dan KPP. Kita beri tepuk tangan. Izinkan saya, atas arahan dan kepercayaan Bapak Presiden untuk hadir di acara ini,” ungkap Menko Airlangga saat menyampaikan keynote speech pada kegiatan yang berpusat di Surabaya tersebut.
Program KUR ini disebutnya sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif di seluruh daerah, sejalan dengan arahan Presiden RI untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menteri Airlangga juga mengumumkan kebijakan penting lainnya, yaitu penghapusan utang macet UMKM agar pelaku usaha terdampak dapat kembali memperoleh akses kredit.
Baca Juga: Pemerintah Hapus Piutang Macet UMKM Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa peningkatan penyaluran KUR sangat penting karena menggeser fokus dari pembiayaan konsumtif menjadi produktif, yang mampu menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat basis ekonomi nasional.
“Peningkatan penyaluran KUR ini penting karena menunjukkan pergeseran dari pembiayaan konsumtif ke produktif yang dapat menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat basis ekonomi nasional,” jelas Maman.
Dari total 3,7 juta debitur KUR, program ini diperkirakan telah menciptakan 6–9 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Target dan Kinerja Pembiayaan
Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun.
Alokasi untuk sektor produksi ditargetkan ditingkatkan menjadi 65%, lebih tinggi dari capaian sebelumnya sebesar 60%, dan ditargetkan mencapai 62% pada tahun 2026.
Hingga 17 Oktober 2025, realisasi KUR secara nasional telah mencapai Rp217,20 triliun, atau 76,86% dari target tahunan, menjangkau 3,69 juta debitur.
Keberhasilan ini juga didukung oleh kualitas penyaluran yang terjaga, dengan tingkat kredit macet (Non-Performing Loan—NPL) KUR hanya 2,28%, jauh lebih baik dibandingkan NPL Kredit UMKM secara nasional di level 4,55%.
Berdasarkan kajian, program KUR massal ini diperkirakan dapat mendorong penyerapan sekitar 19,8 juta tenaga kerja per tahun, di mana setiap satu debitur KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata empat orang.
Selain penyaluran KUR, momentum akad massal ini juga dimanfaatkan untuk peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang memiliki target penyaluran hingga Rp130 triliun untuk membangun 320 ribu unit rumah dan mendukung kontraktor lokal UMKM.
Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, BPD Jawa Timur, serta lembaga penjamin seperti Jaminan Kredit Indonesia dan Asuransi Kredit Indonesia, atas kerja sama yang menyukseskan program pembiayaan produktif ini.
