DASWATI.ID – Pemerintah menjaga harga BBM subsidi tetap flat dan stok aman demi rakyat. Langkah ini memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Dinamika geopolitik global saat ini sedang bergejolak dan menekan ekonomi banyak negara.
Meski begitu, pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga sektor energi nasional agar tetap stabil dan berpihak kepada rakyat.
Kepastian stok dan harga menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia yang tidak menentu ini.
Stok Aman dan Terjaga
Pemerintah memastikan cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG nasional berada dalam kondisi aman di atas standar minimal.
Selain menjaga cadangan konvensional, pemerintah mempercepat program mandatori Biodiesel 50 persen atau B50.
Program campuran minyak sawit ini diprediksi akan menciptakan surplus stok solar atau gasoil di dalam negeri tahun ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan ketahanan energi tanah air tetap kokoh di tengah badai global.
“Sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional,” ujar Bahlil dalam konferensi pers pada Selasa (31/3/2026).
Harga Flat Demi Rakyat
Demi menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mengambil langkah berani dengan tidak mengubah harga BBM subsidi.
Harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dipastikan tetap atau flat.
Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kepentingan rakyat kecil sebagai prioritas utama.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah terus mengkaji kebijakan agar adaptif terhadap harga energi dunia. Namun, untuk BBM subsidi, posisinya sudah jelas.
“Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat (tetap), masih memakai harga sekarang,” tegas dia.
Sementara itu, harga BBM nonsubsidi masih dalam tahap pembahasan bersama badan usaha terkait.
Konsumsi Bijak dan Terukur
Stabilitas energi tidak mungkin bertahan lama tanpa dukungan perilaku konsumsi masyarakat yang bijak.
Pemerintah kini memberlakukan efisiensi melalui kebijakan pembelian wajar bagi pengguna BBM subsidi.
Untuk kendaraan pribadi, pembelian Pertalite (JBKP) kini dibatasi maksimal 50 liter per hari. Pembatasan serupa juga berlaku untuk pembelian Solar (JBT) bagi mobil pribadi.
Langkah pembatasan ini bertujuan agar distribusi energi lebih merata dan tepat sasaran.
Bahlil mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut memikul tanggung jawab ini bersama pemerintah.
“Stabilitas ini tidak bisa dijaga sendiri oleh pemerintah. Perlu dukungan dan kerja sama seluruh masyarakat dengan menggunakan BBM secara bijak,” tutup Bahlil.
