DASWATI.ID – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan.
Pernyataan ini disampaikan saat merespons aksi unjuk rasa damai terkait isu pendidikan yang berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (23/2/2026).
“Sebagai lembaga pengawas, DPRD berkomitmen mengawal aspirasi ini agar dapat diimplementasikan secara teknis oleh pemerintah daerah,” tegas Giri.
Ia mengapresiasi aspirasi mahasiswa yang dinilai murni untuk kepentingan publik, dan memastikan bahwa DPRD, sebagai lembaga pengawas, akan memastikan tuntutan tersebut diteruskan ke ranah eksekutif untuk segera ditindaklanjuti.
Dalam pertemuan tersebut, Giri didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Lampung, Thomas Amirico, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Kostiana, dan anggota DPRD Lampung yakni Yanuar Irawan, Ketut Rameo, Budhi Condrowati, Lesty Putri Utami, Syukron Muchtar.
Giri menyampaikan bahwa koordinasi teknis akan dilakukan bersama pihak eksekutif untuk memastikan setiap poin tuntutan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah.
“Kami akan terus mengawasi pelaksanaannya bersama Komisi V dan Pemprov agar membawa dampak positif bagi kemajuan Provinsi Lampung,” pungkas dia.
Koordinator Aliansi Lampung Melawan sekaligus Ketua BEM Universitas Lampung, Aditiya Putra Bayu, menegaskan bahwa aksi ini merupakan hasil konsolidasi aspirasi strategis.
Aksi mahasiswa menyoroti berbagai isu, mulai dari alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam anggaran pendidikan, kesejahteraan guru honorer, hingga legalitas SMA Siger Bandar Lampung.
“Pendidikan bukan sekadar poros, melainkan jantung pembangunan bangsa. Namun, kami menilai prioritas nasional saat ini belum sepenuhnya berpihak pada sektor ini,” ujar Aditiya.
Aliansi ini membawa enam poin tuntutan utama, di antaranya mewujudkan pendidikan gratis tanpa diskriminasi, meningkatkan anggaran pendidikan secara transparan, serta relokasi siswa SMA Siger ke sekolah formal dengan beasiswa penuh.
Mereka juga menuntut langkah konkret dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung dalam waktu 3×24 jam.
Baca Juga: Mahasiswa Ultimatum Pemprov Lampung 3×24 Jam Reformasi Pendidikan
