Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami. Foto: Josua Napitupulu
DASWATI.ID – Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, menegaskan bahwa persiapan PSU (Pemungutan Suara Ulang) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran berjalan tertib dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Erwan memastikan KPU Lampung melakukan supervisi, monitoring, dan asistensi menyeluruh pada setiap tahapan PSU, yang akan digelar pada 24 Mei 2025.
“Sesuai amar putusan MK, kami diwajibkan mengawasi seluruh tahapan PSU di Pesawaran dengan cermat,” ujar Erwan saat ditemui di Bandar Lampung, Senin (5/5/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah tahapan telah rampung, termasuk proses pencalonan, pengaktifan kembali badan adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta sekretariatnya.
“Pada 4 Mei 2025, kami telah melantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh desa, dan mereka langsung mengikuti bimbingan teknis secara berjenjang,” tutur Erwan.
Untuk memperkuat kesiapan, KPU juga menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi PPK dan PPS pada 7 Mei 2025, dihadiri komisioner KPU RI.
Dalam hal logistik, Erwan menyampaikan bahwa pengadaan, sortir, dan pelipatan surat suara telah selesai pada 4 Mei 2025.
“Kami menerima 357.032 surat suara, dan hanya 13 lembar yang rusak, sudah kami pisahkan,” kata dia.
Proses sortir dan lipat surat suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran rampung dilaksanakan pada 4 Mei 2025. Foto: Josua Napitupulu
Packing Logistik PSU Mulai 7 Mei
Proses packing logistik akan dimulai pada 7 Mei 2025, dengan distribusi ditargetkan tiba di seluruh desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling lambat sehari sebelum PSU.
“Sisa surat suara yang tidak didistribusikan akan dimusnahkan pada H-1, disaksikan forkopimda dan pengawas pemilu setempat,” jelas Erwan.
Ia menambahkan, supervisi KPU Lampung difokuskan pada memastikan logistik tepat jumlah, jenis, dan waktu pengirimannya.
“Fokus utama supervisi kami adalah memastikan proses pengemasan dan distribusi logistik berjalan tepat jumlah, jenis, dan waktu, sehingga seluruh logistik tiba di desa dan TPS paling lambat H-1 pemungutan suara,” ujar dia.
Mengenai daftar pemilih, Erwan menegaskan bahwa PSU akan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dari pemungutan suara awal pada 27 November 2024.
“Kami meminta KPU Pesawaran memvalidasi kembali DPT hingga 9 Mei 2025, untuk menghapus pemilih yang telah meninggal dunia atau menjadi anggota TNI/Polri setelah 27 November 2024,” kata Erwan.
Ia menekankan, hanya pemilih yang terdaftar pada DPT Pilkada 2024 yang berhak memilih, sehingga warga yang baru berusia 17 tahun atau pindah domisili setelah November 2024 tidak dapat ikut serta.
“Surat pemberitahuan memilih (C6) sudah mulai didistribusikan ke desa paling lambat H-7, dan proses pengadaan C6-nya sedang berjalan,” lanjut dia.
Packing logistik PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran dijadwalkan mulai pada 7 Mei 2025. Foto: Josua Napitupulu
Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Erwan memandang KPU Pesawaran telah memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
“KPU Pesawaran telah mempersiapkan PSU secara maksimal. Masa kampanye dimulai 7 Mei 2025, dengan alat peraga kampanye yang difasilitasi hanya berupa spanduk demi efisiensi anggaran, dan debat publik dilaksanakan satu kali,” ungkap dia.
Ia juga menyampaikan bahwa anggaran PSU Pesawaran sebesar Rp15,4 miliar telah dialokasikan, dengan pencairan bertahap dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Lampung.
“Anggaran PSU Pesawaran sempat mengalami penyesuaian melalui addendum, namun belum seluruhnya terpenuhi. Pemerintah daerah telah menyalurkan sebagian dana secara bertahap, dan sisa anggaran akan ditransfer menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara,” ujar dia.
Erwan mengatakan kebutuhan utama adalah untuk distribusi logistik dan honorarium badan adhoc, terutama honor KPPS sekitar Rp7 miliar, dan operasional 759 TPS.
“Insyaallah, pelaksanaan PSU tidak akan terganggu karena kebutuhan anggaran utama, seperti pengadaan logistik dan honorarium PPK, PPS, sudah teralokasi,” jelas dia.
Erwan berharap langkah-langkah ini dapat menjaga antusiasme masyarakat agar tingkat partisipasi tetap tinggi.
“Kami berharap seluruh pemilih terdaftar tetap menggunakan hak pilihnya pada PSU, sehingga partisipasi tetap tinggi dan legitimasi pilkada semakin kuat,” pungkas dia.
