Oleh: Mahendra Utama–Eksponen 98
DASWATI.ID –Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, Jakarta secara konsisten memegang peranan sentral dalam menggerakkan perubahan politik di Indonesia.
Jalan-jalan protokol di ibu kota ini berkali-kali bertransformasi menjadi panggung sejarah, tempat rakyat menyuarakan aspirasi mereka dan menantang kekuasaan yang ada.
Adalah suatu keniscayaan untuk menyatakan bahwa apabila Jakarta bergejolak, maka segenap Republik Indonesia akan turut merasakan getarannya.
Lintasan Sejarah Gejolak Politik di Jakarta
Sejarah mencatat berbagai peristiwa penting yang menegaskan peran Jakarta ini:
a. Pada tahun 1966, demonstrasi mahasiswa yang mengusung tuntutan “Tritura” berhasil mengubah arah bangsa dan memicu tumbangnya Orde Lama;
Insiden Malari pada tahun 1974 menjadi catatan kelam sekaligus alarm keras bagi rezim Orde Baru yang sedang berkuasa.
b. Puncak perjuangan rakyat untuk menjatuhkan rezim otoriter yang telah berkuasa lebih dari tiga dekade terjadi pada Mei 1998, dengan Jakarta sebagai titik klimaksnya.
Saya sendiri adalah saksi kecil dari gelombang besar itu. Bersama kawan-kawan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD), kami turun ke jalan jauh sebelum PRD mendapat pengakuan resmi sebagai peserta Pemilu 1999.
Di Jakarta, kami menemukan ruang untuk bersuara—meski dibalas represi, stigma, bahkan risiko kehilangan nyawa. Tetapi keyakinan bahwa ibu kota adalah jantung republik membuat kami tidak pernah ragu.
c. Pada era reformasi, pola ini terus berlanjut. Aksi 212 di Monas bergaung hingga ke berbagai kota. Demikian pula, demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 bermula dari Senayan dan menyebar ke seluruh Indonesia.
d. Pasca tragedi wafatnya driver ojek online Affan Kurniawan pada Kamis (28/8/2025), Jakarta kembali menunjukkan perannya sebagai kompas kemarahan publik yang mengguncang republik.
Faktor-Faktor Penentu Kedudukan Jakarta sebagai Episentrum
Terdapat tiga faktor utama yang menjadikan Jakarta selalu menjadi episentrum dinamika politik di Indonesia:
1. Pusat Kekuasaan
Istana Negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kementerian, dan kantor pusat partai politik nasional terkonsentrasi di Jakarta. Ini menjadikannya target alami bagi setiap gerakan perubahan.
2. Pusat Media Nasional
Kehadiran pusat-pusat media nasional di Jakarta memastikan bahwa setiap aksi atau peristiwa yang terjadi di ibu kota akan segera disorot dan disiarkan ke seluruh layar televisi serta berita daring.
3. Simbol Politik dan Konsentrasi Kekuatan Masyarakat
Jakarta berfungsi sebagai simbol politik dan titik kumpul bagi berbagai kekuatan masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga organisasi massa keagamaan.
Pengakuan Nasional dan Internasional
Daya magnitudo unik yang dimiliki Jakarta memastikan bahwa setiap peristiwa di ibu kota segera menjadi berita nasional, bahkan internasional.
The New York Times pada Mei 1998 pernah menulis: “Jakarta has become the barometer of Indonesian democracy, where protests in the capital signal political tremors across the archipelago.”
Reuters dan Associated Press berulang kali menyebut Jakarta sebagai “epicenter of Indonesian unrest”. Reuters secara spesifik menyebut Jakarta sebagai “epicenter of Indonesian protests” pasca wafatnya Affan Kurniawan.
Pandangan dunia internasional ini menggarisbawahi posisi strategis Jakarta dalam narasi perubahan Indonesia.
Data resmi dari berbagai lembaga juga mendukung klaim ini:
- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat rata-rata 300 hingga 400 aksi demonstrasi per tahun di Jakarta sejak era reformasi (periode 2000–2019) [Polri].
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada tahun 2022 melaporkan bahwa terdapat lebih dari 10.000 aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia sepanjang tahun tersebut, dengan Jakarta sebagai episentrum utama [Kemenko Polhukam].
- Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada tahun 2023 mencatat bahwa Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat konsentrasi kegiatan politik dan aksi sosial tertinggi di Indonesia [BPS DKI Jakarta].
Tantangan dan Implikasi di Era Modern
Pola di mana demonstrasi di Jakarta hampir selalu diikuti oleh aksi serupa di kota-kota lain seperti Medan, Bandung, Bandar Lampung, dan Surabaya, menunjukkan bahwa Jakarta tetap menjadi pemicu dan inspirasi bagi gerakan di seluruh negeri.
Sebagai eksponen 98, saya memahami bahwa jalanan Jakarta sering kali lebih efektif sebagai ruang ekspresi daripada ruang dialog formal, sebab di sanalah rakyat merasa memiliki kanal terakhir untuk didengar.
Namun, penting juga untuk menyadari tantangan baru: bagaimana menjaga Jakarta tetap menjadi ruang ekspresi demokrasi tanpa menjerumuskannya ke dalam anarki.
Oleh karena itu, negara sebaiknya memilih untuk mendengar, bukan membungkam suara rakyat. Sebab, sejarah telah mengajarkan bahwa suara Jakarta adalah gema republik, dan jika Jakarta bergemuruh, maka Indonesia akan ikut bergetar. (*)
Baca Juga: Dinamika Budidaya Tembakau dalam Pusaran Waktu Indonesia
