DASWATI.ID – KPU Lampung prioritaskan distribusi logistik pemilu ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) sesuai prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya.
Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Lampung, Titik Sutriningsih, mengatakan logistik pemilu sudah harus terkirim H-1 pemungutan suara Rabu, 14 Februari 2024.
“Distribusi logistik tanggal 13 Februari harus sudah di tempat pemungutan suara (TPS),” ujar dia di Bandarlampung, Rabu (17/1/2024).
Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan periode 2014-2019 ini mengatakan pihaknya telah menyusun timeline pendistribusian logistik pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan, hingga TPS.
“Tanggal 3-9 Februari, logistik pemilu itu didistribusikan dari KPU ke PPK. Tanggal 10-12 Februari, dari PPK ke PPS. Kemudian, dari PPS ke TPS tanggal 13 Februari 2024,” kata Titik.
Baca Juga: KPU Bandarlampung Bersiap Distribusi Logistik Pemilu
Pelepasan logistik pemilu ini rencananya akan dilakukan secara serentak dengan menggelar acara seremonial pelepasan.
“Rencananya nanti ada acara pelepasan distribusi serentak, cuma lokasi dan tanggalnya belum ditentukan,” ujar dia.
KPU Lampung prioritaskan distribusi logistik pemilu ke daerah 3T. Logistik pemilu untuk daerah 3T ini sudah dipilah-pilah di gudang logistik KPU Kabupaten/Kota.
“Karena harus berangkat duluan,” sambung Titik.
Ia menuturkan sejak pertengahan tahun 2023, KPU Lampung telah melakukan pemetaan wilayah sampai ke titik koordinat gudang untuk memastikan logistik terkirim tepat waktu dan tepat biaya.
“Untuk menentukan satuan harga pendistribusian itu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Titik.
Dari hasil pemetaan tersebut, daerah 3T ini berada di kabupaten yang memiliki wilayah perairan di antaranya Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan.
“Kota Bandarlampung juga ada yang nyeberang pulau, tapi tidak kategori 3T,” lanjut Titik.
Pendistribusian logistik pemilu di Lampung menggunakan moda transportasi darat dan laut, bekerja sama dengan perusahaan jasa ekspedisi, baik swasta maupun negeri, seperti PT Pos Indonesia.
“Tapi masyarakat di daerah 3T biasanya memanfaatkan momentum pemilu untuk menentukan tarif penyeberangan. Biasanya Rp25.000 jadi Rp125.000. Mau nggak mau kan pakai jukung, kalau tidak, nggak bisa,” kata Titik.
Cuaca dan infrastruktur jadi tantangan pendistribusian logistik pemilu ke daerah 3T.
Distribusi logistik dan hari pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada saat puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari dan Februari hingga April.
Cuaca dan infrastruktur menjadi kendala utama pendistribusian logistik ke daerah 3T oleh perusahaan ekspedisi.
“Dalam pengiriman, terpal harus dirangkap tiga, armada jangan ada yang bolong walaupun tidak tembus samping. Sekarang kan musim hujan,” ujar Titik.
KPU Lampung, lanjut dia, juga mengimbau jajarannya untuk menyiapkan kelayakan gudang logistik sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan KPU.
“Kami sudah mengimbau agar gudang sesuai SOP; aman dari gangguan hewan/serangga pengerat, tidak bocor, bebas banjir, serta aman dari korsleting listrik, dan pencurian,” kata Titik.
Kemudian, gudang logistik juga dilengkapi kamera pengaman CCTV, dan dijaga oleh sekuriti bersama aparat kepolisian.
Sementara terkait infrastruktur, berdasarkan hasil evaluasi distribusi logistik dari penyedia ke gudang logistik KPU Kabupaten/Kota beberapa waktu lalu.
Titik meminta agar perusahaan jasa ekspedisi menggunakan armada yang laik jalan dan disesuaikan dengan kondisi jalan yang akan dilalui.
“Lampung Barat itu dia kelok-keloknya pendek sampai Pesisir Barat. Itu sudah dikasih tahu jangan menggunakan mobil yang panjang. Kemarin itu kan ada yang mogok 3-4 hari. Ada yang pecah, entah kompresor atau ban, sampai ganti sparepart. Ternyata begitu sparepartnya dapat, nggak cocok,” tutur dia.
Ia mengatakan peristiwa itu menambah beban kerja Bawaslu dan kepolisian yang melakukan pengawalan melekat terhadap proses pendistribusian ke gudang logistik.
“Polisi harus pengamanan lebih, padahal harusnya cuman sampai ke gudang saja,” kata Titik.
Di Pemilu 2024, KPU kembali memanfaatkan Sistem Informasi Logistik (Silog) agar pengadaan dan distribusi logistik pemilu berlangsung secara tepat mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman.
“Silog ini untuk kontrol dari KPU RI memantau perjalanan logistik,” jelas Titik.
Dia berharap tidak ada lagi logistik pemilu dalam kondisi rusak dalam proses pendistribusian dari KPU Kabupaten/Kota hingga ke TPS.
“Insyaallah, tidak ada lagi logistik rusak saat pendistribusian dari KPU ke PPK dan PPS. Yang harus diperhatikan, hati-hati saat membongkar karena kotak suara itu ada isinya seperti surat suara dan perlengkapan lain, itu bisa 3-4 kg beratnya,” pungkas dia.
Baca Juga: Komisi II DPR RI Pertanyakan Surat Suara Pemilu Rusak
