Oleh: Arya Bangsa Satyamahendra–Mahasiswa Filsafat Universitas Indonesia
DASWATI.ID – Peristiwa yang terekam di jalanan ibu kota dan sejumlah kota besar lainnya pada Agustus 2025 bukanlah sekadar manifestasi amuk massa.
Lebih dari itu, ia adalah sebuah kuliah umum terbesar dalam sejarah demokrasi bangsa, di mana jalanan berfungsi sebagai kampus, rakyat yang lapar dan lelah berperan sebagai dosen, dan materi yang diajarkan adalah pelajaran fundamental mengenai empati serta tanggung jawab.
Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini terkesan berlagak layaknya raja di gedung mewah Senayan tampaknya telah lupa akan esensi tugas mereka.
Mereka lupa bahwa setiap tunjangan yang dinaikkan secara sepihak bersumber dari keringat rakyat, dan bahwa kemewahan mobil dinas serta jamuan makan yang mereka nikmati adalah cerminan dari jerih payah buruh dengan upah stagnan dan pengemudi ojek daring yang berjuang hingga larut malam.
Kesenjangan ini menciptakan jurang komunikasi, di mana bahasa perut yang kosong—yang terungkap melalui kenaikan harga sembako, premi BPJS yang memberatkan, serta ketiadaan lapangan kerja—tidak mampu dipahami oleh para wakil rakyat yang lebih fasih berbahasa proyek dan komisi.
Gerakan Agustus 2025 bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Ia merupakan sebuah konfluens, perpaduan arus kesadaran dari berbagai kelompok yang selama ini termarjinalkan.
Mahasiswa dengan idealisme dan daya analisisnya, buruh dengan tuntutan upah layak dan jaminan hidup, serta pengemudi ojek daring sebagai simbol ekonomi gig yang sarat ketidakpastian, semuanya melebur menjadi satu suara: suara rakyat yang ditelantarkan.
Mereka turun ke jalan setelah aspirasi yang disampaikan melalui cara-cara elegan sejak tahun 2024, termasuk melalui draf-draf akademik dan dialog, direspons dengan telinga tuli dan pintu tertutup oleh sistem yang memutuskan hubungan dengan konstituennya.
Jalanan, kemudian, bertransformasi menjadi parlemen alternatif; jika suara tidak didengar di ruang komisi ber-AC, maka ia akan disampaikan di bawah terik matahari dan guyuran hujan.
Jika argumentasi dianggap angin lalu, maka jumlah massa menjadi bukti nyata representasi kedaulatan rakyat.
Gerakan ini merupakan respons logis terhadap sistem yang dinilai anarkis, bukan oleh rakyat, melainkan oleh legislatif itu sendiri.
Tindakan seperti menjegal Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang telah diperjuangkan puluhan tahun, serta mengesahkan undang-undang yang pro-pemodal besar sementara mengabaikan perlindungan kaum marjinal, adalah bentuk-bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Pelajaran yang diberikan oleh Agustus 2025 sangat mendasar: kedaulatan rakyat bukanlah konsep usang dalam buku teks, melainkan entitas yang hidup, bernapas, dan bisa bangkit dengan kemarahan jika diinjak-injak.
Kecongkakan segelintir oknum legislatif telah membangkitkan raksasa tidur bernama solidaritas sosial.
Oleh karena itu, Gerakan Agustus 2025 adalah pengingat keras bahwa kursi dewan adalah amanah, bukan warisan.
Mereka mungkin dapat bersembunyi di balik gedung berkawat tinggi dan pengawalan aparat, namun mereka tidak akan bisa bersembunyi dari suara bising sejarah yang akan mencatat setiap pengkhianatan.
Pertunjukan arogansi telah usai, kini adalah waktunya untuk pertunjukan akuntabilitas.
Gerakan ini menuntut langkah konkret: pencabutan kenaikan tunjangan yang tidak sensitif, percepatan pengesahan rancangan undang-undang yang pro-rakyat, dan yang terpenting, kembalinya hati nurani untuk mendengar jeritan rakyat yang sedang berkesusahan.
Ini bukan tentang meminta belas kasihan, melainkan menuntut keadilan. Sebagaimana pepatah filsafat, diamnya orang terzalimi adalah doa yang akan dijawab oleh semesta; pada Agustus 2025, semesta menjawabnya dengan gegap gempita di seantero negeri.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Hormati Kebebasan Berpendapat, Tindak Anarkis
