DASWATI.ID – Pemerintah siapkan kebijakan WFH satu hari seminggu untuk hemat BBM 20% dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Aturan ini menyasar ASN hingga swasta.
DALAM ARTIKEL:
Pemerintah tengah mengkaji kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama satu hari dalam seminggu.
Langkah ini bertujuan menghemat biaya bahan bakar minyak (BBM) dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan rencana tersebut usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Hemat Biaya Transportasi
Airlangga mengharapkan kebijakan ini mampu mengurangi pengeluaran mobilitas masyarakat secara signifikan.
Ia menjelaskan bahwa pengurangan satu hari kerja di kantor dapat menghemat konsumsi bensin hingga 20 persen dari biaya rutin.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.
Rencananya, skema WFH ini akan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta, hingga Pemerintah Daerah.
Jadwal Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah berencana mulai menerapkan aturan ini setelah Hari Raya Idulfitri 2026.
Meski begitu, pemerintah masih terus memantau kondisi global guna menentukan waktu pelaksanaan yang tepat.
Mengenai kepastian waktunya, Airlangga menyatakan,“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang.”
Strategi Energi Nasional
Selain WFH, pemerintah menyiapkan strategi lain untuk memperkuat ketahanan energi di tengah kenaikan harga komoditas dunia.
Salah satunya adalah mempercepat konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi batu bara dan mengkaji penyesuaian pajak ekspor untuk meningkatkan penerimaan negara.
Jaga Defisit Anggaran
Seluruh langkah efisiensi ini dilakukan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3 persen.
Airlangga menegaskan bahwa kerja sama antar-Kementerian/Lembaga (K/L) sangat penting dalam menjaga kesehatan fiskal nasional.
“Dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” jelas dia.
Upaya-upaya ini mencerminkan sikap adaptif pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global sekaligus mewujudkan kemandirian energi.
