DASWATI.ID – Sejumlah tokoh disebut-sebut bakal potensial maju Pilgub Lampung 2024.
Mereka di antaranya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Lampung, anggota DPR RI Hanan A Rozak dari Golkar, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Umar Ahmad.
Kemudian, anggota DPR RI dari PDIP Mukhlis Basri, Ketua DPW Partai NasDem Lampung Herman HN, Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Edy Irawan Arief, dan Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Meski Pilgub Lampung 2024 ditengarai masih berbalut ‘gula’ namun para tokoh-tokoh potensial ini tetap optimis maju berkontestasi.
“Faktor yang membangun optimisme para calon ini adalah kepemilikan terhadap kemampuan dan pengalaman,” ujar pengamat politik dari FISIP Universitas Lampung Darmawan Purba di Bandarlampung, Selasa (30/4/2024).
Nama-nama politisi yang saat ini muncul sebagai Calon Gubernur Lampung rata-rata memiliki track record pernah memimpin atau menjadi kepala daerah.
Umar Ahmad (Bupati Tulangbawang Barat 2014 – 2017 dan 2017 – 2022); Hanan A Rozak (Bupati Tulangbawang 2012 – 2017); Mukhlis Basri (Bupati Lampung Barat 2007 – 2012 dan 2012 – 2017); Herman HN (Wali Kota Bandarlampung 2010 – 2015 dan 2016 – 2021).
“Jadi kontestasi dalam pilgub ke depan ini adalah kontestasi para pemimpin juga,” kata Darmawan Purba.
Dia menilai para tokoh-tokoh Lampung ini memiliki ghirah atau semangat yang tinggi untuk menjadi pemimpin dan membangun Provinsi Lampung.
“Gairah berpolitiknya tinggi, dan di antara tokoh-tokoh ini tidak ada kondisi yang timpang atau ada tokoh yang sangat dominan. Relatif berimbang,” jelas Darmawan.
Demikian halnya dengan peta politik di DPRD Provinsi Lampung hasil Pemilu Legislatif 2024.
Perolehan kursi delapan partai politik yang lolos parlemen Lampung juga tanpa ketimpangan yang ekstrim.
Partai Gerindra 16 kursi, PDIP 13 kursi, PKB 11 kursi, Golkar 11 kursi, NasDem 10 kursi, Demokrat 9 kursi, PAN 8 kursi, dan PKS 7 kursi.
“Dua dari delapan partai ini, jika berkoalisi bisa untuk mengusung calon gubernur,” ujar dia.
Baca Juga: Otak-Atik Koalisi Parpol di Pilgub Lampung 2024
Kerja sama politik
Darmawan Purba mengatakan dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik dihadapkan pada situasi tertentu ketika akan menjalin kerja sama politik di level provinsi dan kabupaten/kota.
“Salah satu opsi, semacam distribusi dukungan untuk berkoalisi berbasis provinsi dan kabupaten/kota dengan pertimbangan menjaga kerja sama politik di tingkat nasional,” ujar dia.
“Tentunya tidak mudah, karena yang pasti, masing-masing dewan pimpinan daerah (DPD) punya agenda sendiri,” lanjut Darmawan.
Ia menuturkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam beberapa kesempatan menyebutkan bahwa untuk koalisi di Pilkada Serentak 2024, Golkar memprioritaskan format Koalisi Indonesia Maju, disesuaikan dengan kondisi realitas di daerah.
“Tapi, kerja sama politik di tingkat nasional ini bisa bersesuaian, bisa juga tidak bersesuaian,” kata Darmawan.
Bersesuaian apabila kerja sama politik yang dibangun berdasarkan elektabilitas kandidat.
“Kandidat yang paling electable diprioritaskan. Misalnya, walaupun Gerindra partai pemenang pemilu di Provinsi Lampung, tapi kalau yang paling electable kader Golkar? Itu jika konteksnya diselaraskan dengan faktor elektabilitas para tokoh,” jelas dia.
Sebaliknya, apabila tidak bersesuaian, maka faktor keterpilihan, kesiapan dan kemampuan finansial, menjadi faktor dominan bagi DPP dalam membuat keputusan.
Baca Juga: Calon Kepala Daerah Harus Punya Tiga Modal Ini Jika Ingin Menang Pilkada
