DASWATI.ID – Pilkada diharapkan perkuat kohesi sosial masyarakat Lampung.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar berharap pilkada dapat memperkuat kohesivitas sosial masyarakat Lampung.
Menurut Iskardo, endemik demokrasi seperti politik uang, membuat kohesivitas sosial masyarakat Lampung menjadi rapuh.
“Kita tahu Lampung masuk 10 besar provinsi rawan politik uang,” ujar dia di Bandarlampung, Senin (4/11/2024).
Bawaslu Provinsi Lampung, lanjut Iskardo, telah melakukan upaya-upaya untuk melawan politik uang dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengawasan partisipatif.
“Misalnya membentuk Kampung Antipolitik Uang, dan edukasi melalui berbagai media seperti stiker, banner, videotron,” kata dia.
Iskardo menyampaikan keterbelahan masyarakat kian rentan dengan adanya intimidasi (Netralitas ASN dan TNI/Polri), ujaran kebencian, hoaks, isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan).
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk politisi, masyarakat, dan media massa dalam menjaga etika kampanye dan mengedukasi masyarakat.
“Kita tentu tidak ingin pilkada menjauhkan kita dari kohesivitas kita sebagai masyarakat Lampung,” ujar dia.
Baca Juga: Ciptakan Pilkada Zero Konflik di Lampung
Ia pun berharap pelaksanaan Pilkada Serentak Provinsi Lampung Tahun 2024 menjadi sarana untuk mempertahankan dan memperkuat kohesivitas sosial masyarakat.
Apalagi kampanye pemilihan masih akan berlangsung hingga 23 November 2024 mendatang.
“Kampanye pemilihan masih akan berlangsung sebulan ke depan. Kami berharap tim pasangan calon dapat memberikan edukasi kepada masyarakat,” kata dia.
Pilkada diharapkan perkuat kohesi sosial masyarakat Lampung.
Laporan pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung di masa kampanye, periode 25 September – 25 Oktober 2024, menyebutkan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur/Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 1 dan 2 telah melangsungkan 265 kegiatan kampanye.
“Banyak dinamika yang berkembang pada masa kampanye pemilihan,” ujar Iskardo.
Selama periode tersebut, kata dia, sebanyak 44 dugaan pelanggaran saat ini sedang ditangani Bawaslu Kabupaten/Kota.
“Hampir semua pelanggaran keterlibatan ASN, TNI/Polri. Artinya ini menjadi tantangan kita,” pungkas Iskardo.
Baca Juga: Isu Politik Uang dan Netralitas ASN Menguat di Pilkada Lampung
