DASWATI.ID – Memasuki bulan ke-17 masa jabatannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengantongi legitimasi publik yang kuat.
Hasil survei nasional terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Presiden menempati posisi puncak sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi di mata masyarakat.
Dalam rilis yang bertajuk “Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”, mayoritas warga memberikan evaluasi positif terhadap stabilitas nasional meski di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dominasi Kepercayaan pada Lembaga Negara
Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara menunjukkan stratifikasi yang jelas.
TNI berada di posisi teratas dengan tingkat kepercayaan mencapai 93 persen (gabungan sangat dan cukup percaya), disusul oleh Presiden di angka 91-93 persen.
Kejaksaan Agung melengkapi posisi tiga besar dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen.
Sebaliknya, lembaga legislatif dan politik masih harus bekerja keras meraih simpati publik.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencatatkan tingkat kepercayaan terendah dibandingkan lembaga lainnya, yakni sebesar 56 persen.
Di zona tengah, Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan, dan KPK masih mempertahankan kepercayaan di atas 70 persen, sementara Polri, MPR, DPD, dan Partai Politik berada di kisaran 60 persen.
Rapor Hijau Kinerja Presiden
Selaras dengan tingginya kepercayaan institusional, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Dari angka tersebut, 13 persen responden menyatakan “sangat puas” dan 66,9 persen “cukup puas”.
“Mayoritas warga merasa puas terutama karena persepsi ketegasan Presiden, intensitas pemberian bantuan, serta implementasi program-program kerja yang dinilai langsung menyentuh rakyat,” tulis laporan INDIKATOR.
Kepuasan ini merata di hampir seluruh segmen demografi, meskipun tercatat sedikit lebih rendah di wilayah Jakarta serta kelompok etnis Betawi dan Minang.

Dilema Program Makan Bergizi Gratis
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu pendorong utama kepuasan publik dengan tingkat penerimaan sebesar 72,8 persen.
Sebanyak 60 persen warga setuju agar program ini diberikan kepada seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali.
Saat ini, sekitar 35,5 persen rumah tangga mengaku telah memiliki anggota keluarga yang menerima manfaat program tersebut.
Namun, program ini menyimpan paradoks kepercayaan. Data menunjukkan bahwa 61,7 persen warga kurang atau tidak percaya bahwa pelaksanaan MBG akan bersih dari praktik korupsi.
Ketidakpercayaan yang tinggi ini menjadi catatan kritis bagi pemerintah agar memperkuat sistem pengawasan guna menjaga stabilitas politik.
Baca Juga: INDIKATOR: 6 dari 10 Warga Tak Percaya Program MBG Bebas Korupsi
Tantangan Ekonomi dan Penegakan Hukum
Di balik angka kepuasan yang tinggi, masyarakat memberikan peringatan keras pada sektor ekonomi.
Isu pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi masalah paling mendesak bagi 27,4 persen warga.
Sebanyak 45,3 persen responden merasa harga-harga saat ini jauh lebih tidak terjangkau dibandingkan tahun lalu, yang menandakan adanya penurunan daya beli.
Baca Juga: Ekonomi RI 2025 Tumbuh 5,11% Ditopang Investasi & Ekspor
Dalam aspek penegakan hukum, Kejaksaan Agung mendapat respons positif atas transparansi penanganan kasus korupsi, termasuk aksi menunjukkan tumpukan uang sitaan sebesar Rp6,6 triliun yang disetujui oleh 61,8 persen warga sebagai bukti komitmen.
Namun, Kepolisian mendapatkan catatan serius dalam isu judi online; sebanyak 54,3 persen warga tidak percaya Polri mampu memberantas praktik tersebut secara tuntas.
Metodologi Survei
Survei ini dilakukan pada periode 15-21 Januari 2026 melibatkan 1.220 responden di seluruh provinsi Indonesia yang dipilih melalui metode multistage random sampling.
Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Seluruh proses survei melewati kontrol kualitas acak sebesar 20 persen untuk menjamin akurasi data.

