DASWATI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD didesak atasi banjir dan sampah di Bandar Lampung dalam acara diskusi yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Bandar Lampung, Ahmad Husna, mengatakan pemkot sudah meningkatkan anggaran penanganan banjir dan normalisasi sungai dari Rp10 miliar menjadi Rp18 miliar, dengan proyek sudah berjalan di delapan titik.
Hal ini disampaikan Husna dalam acara Catatan Tahunan 2024 WALHI Lampung bertema “Membaca Arah Kebijakan Pembangunan 2025” dan Diskusi Publik tentang Bencana Ekologis di Wilayah Perkotaan, yang digelar di Boja Coffee Bandar Lampung, Selasa (18/3/2025).
“Apa yang menjadi concern WALHI, saat ini, sedang dalam tahap pengerjaan, dan diawasi oleh DPRD Kota Bandar Lampung,” ujar dia.
Namun, tata kelola sampah yang buruk, banjir berulang, dan minimnya ruang terbuka hijau tetap menjadi sorotan tajam WALHI Lampung dalam laporan tahunannya.
Ahmad Husna menjelaskan pengelolaan sampah di TPA Bakung kini masuk tahap Controlled Landfill sesuai UU Pengelolaan Sampah.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilahan sampah guna mendukung pembudidayaan maggot,” kata dia.
Selain itu, pemkot tengah menanti investasi dari Cina dan Turki untuk energi terbarukan, didukung PT PLN dan BRI.
“Kami terbuka berdiskusi mencari solusi terbaik,” tegas Husna.
Baca Juga: Pemkot Bandar Lampung Perkuat Penanganan dan Pencegahan Banjir
Diskusi Publik WALHI Lampung tentang Bencana Ekologis di Wilayah Perkotaan dihadiri Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Agus Widodo, Dosen Sosiologi Universitas Lampung Fuad Abdulgani.
Acara yang juga dihadiri kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa ini menegaskan urgensi solusi terpadu untuk bencana ekologis di Bandar Lampung.
Master Plan Mitigasi Banjir & Peta Hidrologi
Agus Widodo menegaskan pihaknya akan mengawal catatan dan rekomendasi WALHI Lampung sebagai bagian dari pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung.
“Kami dorong master plan mitigasi banjir dari hulu ke hilir dan Peta Hidrologi,” kata dia.
Ia juga mengapresiasi Satgas Penertiban Bangunan di sempadan sungai serta kesiapan BPBD, camat, dan lurah sebagai solusi jangka pendek.
Baca Juga: Puluhan Bangunan di Atas Saluran Air Dibongkar di Bandar Lampung
Untuk jangka panjang, ia mendorong prioritas anggaran 2025 untuk mengatasi banjir dan sampah di Bandar Lampung.
“Kami sangat berharap masalah ini dapat segera ditangani, dan Komisi III DPRD akan terus mengawal serta mendorong penganggaran yang lebih besar terkait perbaikan drainase dan penanganan banjir,” ujar Agus.
Peran Aktif Masyarakat Bandar Lampung
Sementara itu, Dosen Sosiologi Universitas Lampung, Fuad Abdulgani, menekankan peran masyarakat dan mahasiswa.
“Terutama mahasiswa Teknik Lingkungan dan lainnya, untuk lebih aktif dalam membentuk kelompok diskusi yang dapat berkembang menjadi riset dan berkontribusi bagi Kota Bandar Lampung,” kata dia.
Fuad menekankan bahwa kebijakan selalu memiliki dimensi politis.
Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam mengorganisir warga kota, terutama yang terdampak banjir, agar dapat menjadi kelompok pemantau terhadap pemerintah.
Dengan demikian, kinerja pemerintah akan terus terawasi.
“Bayangkan jika puluhan ribu orang yang terdampak banjir dapat diorganisir menjadi satu forum; mereka tidak hanya memantau, tetapi juga dapat mengawasi dan mengintervensi kebijakan pemerintah. Mereka bisa memiliki konsep tandingan meskipun tidak dilibatkan dalam solusi yang ditawarkan,” jelas Fuad.
Menurut dia, solusi tidak hanya berasal dari pemerintah dan para ahli, tetapi juga suara warga harus menjadi bagian integral dari solusi tersebut.
Tata Kelola Daerah Aliran Sungai
Usai membuka acara diskusi, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Lampung Irfan Trimusri mempertanyakan efektivitas pembangunan embung di hulu sebagai solusi banjir.
Pemerintah Kota Bandar Lampung berencana membangun embung seluas 2 hektare di Kabupaten Pesawaran untuk mengurangi risiko banjir jangka panjang.
“Rencana dan biaya operasionalnya seperti apa? Banjir tak hanya soal air hulu, tapi juga sedimentasi sungai akibat sampah, drainase buruk, dan minimnya ruang hijau,” tegas Irfan.
Baca Juga: Pemkot Bandar Lampung dan Pemkab Pesawaran Bangun Embung Cegah Banjir
Dia menjelaskan banjir di Kota Bandar Lampung tidak hanya disebabkan oleh air hujan yang dari hulu, tetapi ada banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap masalah ini.
Misalnya, volume atau debit air yang mengalir akibat penyempitan dan sedimentasi sungai. Sedimentasi ini terkait erat dengan tata kelola sampah, karena sebagian besar sedimentasi berasal dari sampah.
“Sistem drainase di Bandar Lampung sangat buruk. Mengingat kondisi geografis Kota Bandar Lampung seharusnya minim dari bencana banjir, namun karena sistem drainase yang tidak memadai, banjir tetap terjadi,” sesal Irfan.
Situasi ini diperparah oleh minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau dan menurunnya kemampuan tanah dalam menginfiltrasi air hujan.
“Semua permasalahan ini harus diselesaikan secara paralel; tidak bisa hanya sebagian saja. Pemkot Bandar Lampung sangat berharap agar banjir dapat diminimalisir,” ujar dia.
Irfan juga menyoroti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Teluk Lampung yang dinilai gagal karena banjir masih terjadi.
“OMC di Kota Bandar Lampung juga menjadi perhatian publik. Apakah OMC di laut Lampung berjalan efektif? Jika tidak, maka bisa dianggap sebagai kegagalan, karena banjir masih terus terjadi di Bandar Lampung,” tutup dia.
Baca Juga: Operasi Modifikasi Cuaca di Lampung Hingga Akhir Januari 2025
