DASWATI.ID – Politisasi etnis dan agama paling dominan di Pemilu 2024 berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu RI.
Bawaslu RI merilis potret kerawanan politisasi etnis dan agama berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 pada Isu Strategis Politisasi SARA di Yogyakarta pada Selasa (10/10/2023).
“Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, politisasi SARA yang paling dominan adalah politisasi etnis dan agama,” ujar Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam pemaparannya.
Baca Juga: Lampung Rawan Tinggi Netralitas ASN di Pemilu 2024
Bawaslu menggunakan empat indikator berikut untuk memetakan kerawanan isu SARA:
- Kampanye bermuatan SARA di media sosial;
- Kampanye bermuatan SARA di tempat umum;
- Penolakan calon berdasarkan alasan SARA;
- Kekerasan berbasis SARA.
Lolly memaparkan pada tingkat provinsi, kekerasan berbasis SARA menduduki posisi ketiga sebagai indikator dengan skor kerawanan tertinggi di antara indikator-indikator lainnya dalam subdimensi keamanan.
- Perusakan fasilitas;
- Kekerasan politik;
- Kekerasan SARA;
- Intimidasi terhadap penyelenggara;
- Intimidasi terhadap pemilih;
- Intimidasi kepada peserta;
- Bencana alam;
- Bencana nonalam.
Pada tingkat kabupaten/kota, kekerasan berbasis SARA menduduki posisi kelima sebagai indikator dengan kerawanan tertinggi dalam subdimensi keamanan.
- Bencana nonalam;
- Intimidasi terhadap pemilih;
- Kekerasan politik;
- Intimidasi terhadap penyelenggara;
- Kekerasan SARA;
- Intimidasi kepada peserta;
- Bencana alam;
- Perusakan fasilitas.
Adapun modus kekerasan berbasis SARA, jelas Lolly, adalah provokasi medsos/media online; provokasi online; kerusuhan warga; bentrok antarkelompok; saling intimidasi; dan protes/penolakan.
“Kampanye bermuatan SARA di media sosial maupun di tempat umum dan mobilisasi penolakan calon berdasarkan SARA adalah dua strategi umum politisasi SARA yang melahirkan Kekerasan atau Konflik berbasis SARA,” kata dia.
Baca Juga: Korupsi Pemilu Merusak Demokrasi
Lolly mengungkap politisasi etnis dan agama paling dominan di Pemilu 2024 tidak lepas dari peran aktor-aktor utama berikut:
- Peserta pemilu: calon dan partai politik
- Orator lapangan: tim sukses; tim kampanye; simpatisan
- Praktik lapangan: Coordinated/Well planned; accidental.
“Ketika saling provokasi dan intimidasi tidak terkelola dengan baik, maka dinamika konflik akan berkembang cepat dan menjadi sangat violent (Brutal). Muaranya adalah bentrokan antar kelompok atau kerusuhan antarmassa yang berlarut-larut,” ujar dia.
Menurut Lolly diperlukan upaya bersama dan kolaborasi banyak pihak, serta edukasi pemilih secara masif untuk mencegah politisasi etnis dan agama di Pemilu 2024.
Rekomendasi pencegahan politisasi etnis dan agama di Pemilu 2024:
1. Perlu upaya bersama untuk membuat definisi dan regulasi yang jelas dan rigid mengenai politisasi SARA dan bahayanya terhadap Keutuhan NKRI;
2. Perlu upaya bersama membuat alur kerja penanganan dan prosedur operasi baku (SOP) mengenai upaya menangani kasus politisasi SARA;
3. Kolaborasi banyak pihak untuk menyusun bank data kasus-kasus politisasi SARA, lengkap dengan karakteristik dan sebarannya sebagai kajian-kajian ilmiah dalam basis pembuatan kebijakan pencegahan di masa yang akan datang (evidence-based policy);
4. Edukasi pemilih secara masif dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat, FKUB, media online/offline dan seluruh elemen masyarakat;
5. Kerjasama para pihak seperti Kemenkominfo, Dewan Pers dan platform media sosial untuk pencegahan kampanye dan provokasi SARA di media sosial dan media massa lainnya;
6. Kerjasama para pihak seperti TNI/Polri dan BIN untuk mengidentifikasi gejala politisasi SARA dan mencegah berkembangnya politisasi SARA;
7. Patroli pengawasan siber secara intensif untuk mencegah potensi maupun embrio berkembangnya politisasi SARA.
Baca Juga: Mobil Operasional Bawaslu Tulangbawang Digadai Diduga untuk Perjalanan Dinas
