DASWATI.ID – Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Baturaja (Unbara) melaksanakan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) 2025 di Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta pada 27 April hingga 4 Mei 2025.
Lebih dari 60 mahasiswa kelas reguler dan non-reguler, didampingi dosen serta staf akademik, mengikuti kegiatan bertema “Sinergitas Multisektor dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Partisipatif.”
PKL, bagian wajib kurikulum, dirancang untuk mengintegrasikan teori perkuliahan dengan praktik nyata, membekali mahasiswa dengan hard skill dan soft skill agar kompetitif di dunia kerja setelah lulus.
Kunjungan ke DPRD Kota Denpasar, Universitas Warmadewa, Command Center Kabupaten Badung, dan Desa Wisata Penglipuran di Bali menjadi sorotan utama, memberikan wawasan mendalam tentang tata kelola pemerintahan yang inovatif.
Pada 29 April 2025, mahasiswa mengunjungi DPRD Kota Denpasar untuk mempelajari fungsi legislatif dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan daerah.
Wakil Ketua III DPRD, Oka Cahyadi, bersama Ketua Komisi II, I Wayan Sutama, dan Ketua Komisi III, I Wayan Suwardi Putra, menyambut rombongan dengan hangat.
Mereka memaparkan inovasi seperti e-Pokir (Pokok-Pokok Pikiran Digital), yang memungkinkan penyampaian aspirasi masyarakat secara transparan, dan e-Monalisa, sistem pengelolaan hibah serta bansos online.
Sistem ini dirancang untuk mencegah penyimpangan anggaran, menjawab tantangan akuntabilitas yang kerap terjadi di daerah.
Diskusi mencermati kasus Operasi Tangkap Tangan KPK di Kabupaten OKU, yang menjerat enam tersangka, termasuk anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR, terkait penyuapan sembilan proyek senilai miliaran rupiah, seperti rehabilitasi rumah dinas bupati (Rp8,3 miliar) dan pembangunan kantor Dinas PUPR (Rp9,8 miliar).
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan pokir. Mahasiswa Arief Fathan Abrar mempertanyakan strategi DPRD memastikan inklusivitas teknologi bagi masyarakat yang belum melek digital.
Perwakilan DPRD menjelaskan pendekatan kombinasi, mengoptimalkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menjangkau generasi muda, sambil mempertahankan komunikasi tatap muka melalui forum warga dan kunjungan komunitas.
Wakil Ketua DPRD menegaskan komunikasi informal, seperti interaksi langsung di kegiatan sosial, tetap efektif untuk menyerap aspirasi.
Kebijakan pembatasan tinggi bangunan di Denpasar juga dibahas, mencerminkan filosofi Tri Hita Karana yang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, sekaligus melindungi kesucian pura dan warisan budaya Bali.
Isu integritas anggota dewan turut diangkat, dengan penjelasan bahwa Badan Kehormatan dan sistem fraksi menjadi mekanisme pengawasan internal untuk menjaga kredibilitas legislatif.
Di hari yang sama, kunjungan ke Universitas Warmadewa memperkaya perspektif mahasiswa melalui diskusi akademik dengan jajaran FISIP, dipimpin Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, I Wayan Sudana, didampingi Wakil Dekan I, Lilik Antarini, dan Koordinator Kurikulum, I Putu Hadi.
Sesi ini membahas partisipasi publik, kebebasan akademik, dan dual governance desa adat-dinas, yang menggabungkan nilai tradisi dengan kebutuhan administratif modern.
Forum DIASPORA (Diskusi Asik Politik Rakyat), wadah diskusi rutin Warmadewa, menginspirasi mahasiswa untuk mengkaji isu aktual, seperti revisi undang-undang dan dinamika politik lokal, secara santai namun substansial.
Mahasiswa Unbara, Budi Wijaya, mempertanyakan strategi membangun partisipasi aktif di kampus.
Pihak Warmadewa menjelaskan sistem credit point untuk aktivitas kemahasiswaan, seperti seminar dan pengabdian masyarakat, yang diakui sebagai syarat kelulusan, mendorong kepekaan sosial dan kemampuan berpikir kritis.
Ketua BEM Unbara, Tedi Parosi, berbagi pengalaman tantangan menggelar diskusi politik di OKU, seringkali dipandang sensitif.
Warmadewa menyarankan membedakan kritik kebijakan dengan serangan personal, menekankan etika intelektual dalam kebebasan akademik.
Diskusi juga menyentuh pengabdian masyarakat kolaboratif antara dosen dan mahasiswa, mencakup survei lapangan hingga pelaporan.
Mahasiswa Warmadewa yang magang di KPU dan Bawaslu berbagi pengalaman nyata dalam proses demokrasi, memperkaya wawasan Unbara tentang peran pemuda dalam politik.
Kunjungan ditutup dengan pertukaran cinderamata, menegaskan komitmen kerja sama antarkampus di bidang pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat.
Pada 30 April 2025, mahasiswa mempelajari konsep smart city dan smart village di Command Center Kabupaten Badung.
Wiryawan dari Dinas Komunikasi dan Informatika memaparkan visi Badung sebagai “Kota Cerdas, Terhubung, dan Berkelanjutan” berbasis enam pilar: smart governance (tata kelola transparan), smart living (kualitas hidup), smart environment (pengelolaan lingkungan), smart society (pemberdayaan masyarakat), smart economy (perekonomian inovatif), dan smart branding (prom branding kota inovatif).
Didukung 189 aplikasi—83 aplikasi publik, 21 administrasi, dan 85 media informasi—sistem ini diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 42/2019, Nomor 50/2019, Nomor 29/2022, dan Perda Nomor 11/2023 tentang SPBE.
Dewan TIK dan Tim Pelaksana Smart City memastikan implementasi terpantau baik, mendukung otonomi daerah yang partisipatif dan akuntabel.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Baturaja, Yahnu Wiguno Sanyoto, berpesan agar mahasiswa menerapkan konsep ini di dunia kerja untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
Kunjungan ke Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, pada 30 April 2025, menyoroti tata kelola berbasis kearifan lokal.
Pengelola I Nengah Sudibia memaparkan keberhasilan desa melalui gotong royong, pelestarian budaya, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Prestasi internasional Penglipuran menjadi bukti keberhasilan pendekatan berbasis adat.
Mahasiswi Farah Nisrina Zalfa mempertanyakan keseimbangan antara pariwisata dan nilai adat, dijawab dengan edukasi budaya sejak dini dan musyawarah adat yang inklusif.
Arief Fathan Abrar menyoroti peran pemuda, yang ternyata dilibatkan aktif dalam pengelolaan desa.
Sudibia menjelaskan strategi pembangunan berbasis pemetaan karakter masyarakat, membentuk kelompok kecil dengan visi sejalan, lalu memperluas dukungan melalui komunikasi kultural.
“Kami merencanakan, melaksanakan, bahkan menjadi donatur, bekerja hingga tengah malam demi kemajuan desa,” ujarnya, menekankan semangat sadar wisata.
Tur keliling desa memungkinkan mahasiswa mengamati praktik pelestarian budaya dan berinteraksi dengan warga, memberikan pengalaman mendalam.
Yahnu Wiguno Sanyoto menegaskan PKL ini memperkuat kompetensi mahasiswa, memperluas jejaring akademik, dan mengajarkan kolaborasi multisektor, transparansi, serta pelestarian budaya sebagai fondasi pemerintahan inovatif.
Mahasiswa diharapkan menjadi pemimpin yang menjunjung demokrasi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat, mengambil inspirasi dari praktik terbaik di Bali dan daerah lain.
Kegiatan ini juga memperkuat solidaritas intelektual, mendorong mahasiswa untuk terus berkontribusi pada pembangunan daerah melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.
Baca Juga: Unbara Gelar Pembekalan PKL Ilmu Pemerintahan untuk Wujudkan Tata Kelola Inovatif
