DASWATI.ID – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja (Unbara) menyelenggarakan Lokakarya Kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) untuk meningkatkan mutu pendidikan dan relevansi lulusan.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor Unbara, Ir. Lindawati, M.Z., M.T., dan melibatkan berbagai pihak, termasuk alumni dan stakeholder eksternal.
Lokakarya yang berlangsung pada Kamis, 24 Juli 2025, ini secara spesifik diarahkan pada pengembangan kurikulum OBE.
Lindawati menyampaikan apresiasi atas inisiatif Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam menyusun kurikulum berbasis OBE.
Hal ini mencerminkan semangat pembaruan akademik yang sejalan dengan visi Universitas Baturaja untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Dia menekankan bahwa kurikulum lebih dari sekadar isi mata kuliah; ia adalah kerangka besar yang menentukan arah pengembangan kompetensi mahasiswa agar siap menghadapi dinamika dunia kerja, baik di sektor pemerintahan, politik, maupun masyarakat sipil.
Komitmen Unbara terhadap inovasi proses pembelajaran sangat terlihat melalui lokakarya ini.
Rektor berharap kegiatan ini akan melahirkan kurikulum yang tidak hanya berbasis akademik, tetapi juga selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.
Kolaborasi dengan para alumni dan stakeholder eksternal menjadi kunci penting dalam proses transformasi ini.
“Kami percaya bahwa dengan melibatkan berbagai pihak; alumni, lembaga penyelenggara pemilu, kepolisian, DPRD, NGO, BUMN, dan OPD, Program Studi Ilmu Pemerintahan dapat merancang kurikulum yang tidak hanya berbasis teori, tapi juga kontekstual, aplikatif, dan mampu mencetak lulusan yang benar-benar siap pakai serta berkontribusi untuk pembangunan daerah,” ujar Lindawati dalam sambutannya.
Pihak-pihak yang turut diundang di antaranya perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres OKU, organisasi non-pemerintah (NGO), serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Selain itu, Rektor juga menegaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan lembaga penyelenggara pemilu, kepolisian, DPRD, BUMN, dan OPD, serta organisasi masyarakat.
Kegiatan ini merupakan bentuk nyata implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus bukti inovasi Unbara demi kualitas dan daya saing lulusan.
Kurikulum OBE Solusi Global
Setelah pembukaan, kegiatan dipandu oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., didampingi Sekretaris Program Studi, Eva Susanti, S.I.P., M.Si.
Yahnu Wiguno Sanyoto menekankan urgensi dan relevansi penerapan kurikulum berbasis OBE sebagai solusi strategis untuk menjawab berbagai tantangan global dan kebutuhan lokal yang semakin kompleks.
Pendekatan ini bertujuan menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tanggap, adaptif, dan solutif dalam berbagai dinamika sektor publik.
Sebagai landasan diskusi, Yahnu menjelaskan bahwa kurikulum OBE menempatkan capaian pembelajaran sebagai titik fokus.
Ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, di mana setiap mata kuliah dan kegiatan pembelajaran berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL), berbasis kompetensi, dan mendorong pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning) serta dibutuhkan di dunia kerja dan masyarakat.
Permendikbudristek 53/2023 menjadi landasan hukum dan dorongan moral bagi lingkungan akademik untuk memastikan proses pembelajaran diarahkan pada pencapaian kompetensi nyata.
“Kami tidak ingin menyusun kurikulum secara tertutup di balik meja akademik. Justru, kami membuka ruang seluas-luasnya kepada para alumni dan stakeholder agar apa yang kami ajarkan benar-benar relevan dan aplikatif,” jelas Yahnu.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari proses refleksi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) untuk memastikan Program Studi Ilmu Pemerintahan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi, jejaring, dan integritas.
Keterlibatan para alumni dan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, politik, dan organisasi masyarakat dinilai sangat krusial sebagai sumber masukan dan validasi terhadap isi kurikulum.
Setiap pihak diharapkan memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi, baik dari sisi regulasi, dinamika politik lokal, pelayanan publik, maupun tantangan kebijakan di daerah.
Masukan yang diperoleh akan menjadi bahan penting dalam penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan agar lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Selain itu, forum ini diharapkan menciptakan sinergi berkelanjutan antara Unbara dan berbagai institusi publik, mendukung pengembangan akademik, serta membuka peluang kolaborasi dalam bentuk magang, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM bersama.
Baca Juga: Sinergi Akademisi-Desa: Inovasi Tata Kelola Berbasis IT di Penyandingan
