DASWATI.ID – Seratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026).
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan bahwa seluruh poin tuntutan mahasiswa telah menjadi prioritas kerja legislatif.
Dalam pertemuan dengan aksi mahasiswa, Yanuar Irawan menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut.
Ia menilai aspirasi mahasiswa sejalan dengan agenda evaluasi yang sedang dilakukan Komisi V.
“Tuntutan rekan-rekan mahasiswa selaras dengan fokus perjuangan kami di Komisi V. Aspirasi teman-teman merupakan prioritas kami, dan beberapa di antaranya telah masuk dalam tahap pelaksanaan maupun evaluasi,” ujar Yanuar Irawan di hadapan massa aksi.
Baca Juga: Mahasiswa Ultimatum Pemprov Lampung 3×24 Jam Reformasi Pendidikan
Yanuar memaparkan sejumlah langkah nyata yang telah diambil, salah satunya adalah realisasi pembebasan biaya komite untuk SMA/SMK Negeri di bawah kewenangan provinsi tahun ini.
Selain itu, pihaknya sedang mengevaluasi anggaran 2026 bersama Dinas Pendidikan guna menyeimbangkan mutu pendidikan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Lampung.
Penyelesaian Kasus SMA Siger dan Guru Honorer
Salah satu isu lokal yang menjadi sorotan adalah operasional SMA Siger Bandar Lampung yang tidak memiliki legalitas formal.
Yanuar memastikan bahwa pemerintah provinsi telah membatalkan operasional sekolah tersebut agar siswa tidak menjadi korban di kemudian hari karena ketiadaan data di Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
“Kami kini sedang menyusun mekanisme mutasi siswa agar tidak melanggar regulasi rombongan belajar dari kementerian,” jelas dia.
Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, Yanuar berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan honorarium guru honorer, khususnya di daerah terpencil seperti Suoh.
Ia mengakui bahwa kehadiran mahasiswa memberikan tambahan kekuatan moral bagi DPRD untuk memastikan anggaran 2026 lebih berpihak pada tenaga pendidik secara konkret.
Desakan Langkah Konkret dalam 3×24 Jam
Koordinator Aliansi Lampung Melawan sekaligus Ketua BEM Universitas Lampung, Aditiya Putra Bayu, menekankan bahwa pendidikan adalah jantung pembangunan bangsa yang saat ini belum mendapat prioritas semestinya dari pemerintah.
“Kami mendesak pemerintah daerah maupun pusat untuk memberikan atensi khusus,” tegas Aditiya.
Aliansi tersebut membawa sejumlah tuntutan strategis, antara lain mewujudkan pendidikan gratis tanpa diskriminasi, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, hingga relokasi siswa SMA Siger ke sekolah legal dengan jaminan beasiswa penuh.
Mahasiswa memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung untuk menunjukkan langkah konkret sebagai bukti keberpihakan terhadap dunia pendidikan.
Baca Juga: Giri Akbar Komitmen Kawal Aspirasi Aliansi Lampung Melawan
