DASWATI.ID – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 turun dari Tinggi (skor >80) menjadi Sedang (skor 60-80) berdasarkan rilis Kemenkopolhukam, Senin (10/6/2024).
Adapun angka capaian IDI Pusat sebesar 83,14 atau turun 1,15 poin, sedangkan angka capaian IDI Provinsi sebesar 77,21 atau turun 0,74 poin.
“Penurunan dimaksud menjadikan kategori performa demokrasi kita berubah dari Tinggi menjadi Sedang,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, dalam keterangannya.
Penurunan IDI Pusat utamanya disebabkan meningkatnya hambatan kebebasan berpendapat (Indikator 1), hambatan kebebasan berkeyakinan (Indikator 3), serta kemerdekaan pers (Indikator 7).
Sedangkan penurunan IDI Provinsi disebabkan oleh lebih banyak indikator.
Walaupun tidak terlalu tajam namun terdapat penurunan pada kebebasan berkeyakinan (Indikator 3), pemenuhan hak-hak pekerja (Indikator 6), kemerdekaan pers (Indikator 7), pelibatan partisipasi masyarakat oleh lembaga perwakilan (Indikator 9), kualitas pelayanan publik (Indikator 21), serta pendidikan politik bagi kader parpol (Indikator 22).
“Sebagian penurunan ini memang disebabkan oleh adanya Pesta Demokrasi Pemilu 2024, mengingat bahwa separuh dari Tahun 2023 yang lalu memang sudah memasuki tahapan Pemilu Serentak 2024,” kata Heri Wiranto.
Fakta ini bisa dilihat dalam kasus-kasus hambatan kebebasan berpendapat (Indikator 1) yang sebagian terkait pemilu.
Pada indikator-indikator lain seperti pelibatan partisipasi masyarakat (Indikator 9) oleh lembaga perwakilan serta pendidikan politik bagi kader partai politik (Indikator 22) yang menurun, menunjukkan pergeseran prioritas partai politik yang lebih fokus pada konsolidasi pemenangan pemilu.
“Meski demikian, dapat kami tekankan bahwa dampak Pemilu terhadap penurunan angka IDI hanya bersifat sebagian saja, karena penurunan pada indikator lain tidak terkait langsung dengan pemilu,” ujar Heri.
Sebagai contoh, Indeks Kemerdekaan Pers (Indikator 7) di tingkat pusat turun dari 75,92 menjadi 61,95.
Penurunan sebesar 13,97 poin ini tentu perlu menjadi perhatian bersama mengingat Pers merupakan salah satu Pilar Demokrasi.
Baca Juga: Pers Lampung di Tahun Politik
Ini sejalan dengan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menyebutkan bahwa Tahun 2023 merupakan tahun dengan jumlah kekerasan yang paling tinggi terhadap jurnalis selama 10 tahun terakhir.
“Penurunan angka IDI tersebut menjadi tanda bahwa kompetisi pada masa sebelum Pemilu Serentak 2024 berjalan cukup intens,” kata Heri.
Kondisi ini nantinya akan semakin diwarnai dengan dinamika politik Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024.
Oleh karenanya, lanjut Heri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menyusun program-program penguatan dan konsolidasi demokrasi dengan memanfaatkan basis data IDI dan dalam tataran operasional mengupayakan iklim kompetisi yang aman dan kondusif dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di wilayahnya masing-masing.
“Demikian Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023. Atas partisipasi dan dukungan dari segenap pihak, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kiranya segala upaya yang telah kita lakukan akan menjadi bagian dari Dharma Bhakti kita terhadap Masyarakat, Bangsa, dan Negara tercinta,” pungkas Heri.
