Menanti Kepala Daerah Ideal

oleh
Menanti Kepala Daerah Ideal
Profesor Syarief Makhya dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Studi Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik pada FISP Universitas Lampung pada Kamis (1/8/2024) di GSG Universitas Lampung, Bandarlampung. Foto: Josua Napitupulu

DASWATI.ID – Pemilihan kepala daerah (pilkada) selalu menjadi momen yang dinantikan masyarakat untuk memilih kepala daerah ideal.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, pilkada serentak akan bergulir pada 27 November 2024.

Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia akan melakukan pilkada serentak tahun ini, termasuk Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota.

Harapan akan pemimpin yang ideal, yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah, selalu membuncah.

Akademisi Universitas Lampung Prof Syarief Makhya mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemilih agar pilkada menghasilkan kepala daerah berkualitas.

“Calon kepala daerah harus memiliki track record yang bagus, kapasitas, program dan visi misi yang menarik dalam konteks kepentingan menyejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pencitraan atau seremonial,” ujar dia di Bandarlampung, kemarin.

Guru Besar Bidang Studi Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik ini menjelaskan program dan visi misi calon kepala daerah harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi dan misi ini menjadi dasar untuk pengalokasian sumber daya dan pengembangan daerah.

“Program dan visi misi kepala daerah bukan dalam kepentingan kepala daerah, tapi harus diterjemahkan dalam kepentingan publik ketika itu disahkan,” kata dia.

Memiliki kepala daerah ideal diharapkan mampu membawa perubahan positif.

Menurut Prof Syarief, pembangunan daerah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti persoalan infrastruktur dan kesenjangan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, dari sisi kualitas dan SDM.

Oleh karena itu, lanjut dia, calon kepala daerah harus memastikan bahwa program dan visi misi mereka dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara kolektif.

“Jadi, apa yang menjadi problem di masyarakat, itu yang harus dipecahkan. Contoh, problem yang dikeluhkan oleh publik sampai sekarang yang belum terselesaikan ialah pembangunan infrastruktur jalan,” kata dia.

Kemudian, pelayanan dasar secara kualitas tidak merata. “Ada penumpukan pelayanan yang terpusat di Bandarlampung. Sementara di daerah terjadi ketimpangan,” lanjut Prof Syarief.

Namun, selain track record, kapasitas, program dan visi misi, persaingan politik dalam memilih kepala daerah ideal ini juga ditentukan oleh berbagai faktor.

Di antaranya kredibilitas dan reputasi kandidat; komunikasi dan kampanye; dukungan partai politik dan tokoh masyarakat; pendanaan kampanye; dan strategi pemasaran politik.

Prof Syarief Makhya pun berharap dinamika politik di pilkada dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap terhadap keberlangsungan jalannya pemerintahan.

Baca Juga: Prof Syarief Makhya Tawarkan Solusi ‘Ganti Kepala Daerah, Ganti Kebijakan’

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *