DASWATI.ID – Banjir Bandar Lampung memperburuk ketimpangan gender. Perempuan memikul beban fisik dan ekonomi terberat akibat kegagalan pemerintah mengelola krisis iklim kota.
Banjir besar yang menerjang Kota Bandar Lampung pada April 2026 mengungkap fakta pahit di balik bencana alam rutin.
Solidaritas Perempuan (SP) Sebay Lampung menilai krisis ini bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan cermin kegagalan tata kelola lingkungan yang memperlebar jurang ketidakadilan gender.
Bencana yang Terus Berulang
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), air merendam 34 titik di 21 kelurahan dengan ketinggian mencapai dada orang dewasa pada pekan lalu, 14 April 2026.
Dampaknya sangat fatal, mulai dari satu warga meninggal dunia akibat terseret arus hingga kerusakan masif pada rumah warga dan fasilitas publik.
Kondisi ini terjadi karena akar masalah struktural yang selama ini terabaikan.
Pemerintah kota dinilai lalai dalam mengelola ruang terbuka hijau dan membiarkan alih fungsi lahan terus berlangsung.
Selain itu, sistem drainase yang buruk dan minimnya infrastruktur pengendali air, seperti kolam retensi, membuat kota kehilangan daya serap air saat hujan deras tiba.
Beban Berlapis bagi Perempuan
Di balik angka-angka kerugian, perempuan dan kelompok rentan menanggung beban fisik maupun ekonomi yang paling berat.
Saat banjir melanda, perempuan harus bekerja ekstra keras untuk memastikan keselamatan keluarga dan memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan akses bantuan.
Kerentanan ini semakin nyata di ruang-ruang pengungsian yang sering kali tidak aman.
Perempuan menghadapi risiko kekerasan serta terbatasnya layanan kesehatan reproduksi yang krusial.
Selain itu, banyak perempuan kehilangan sumber penghidupan karena tempat tinggal sekaligus ruang usaha mereka rusak diterjang air.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Sebay Lampung, Reni Meutia, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya fokus pada aspek teknis.
Menurutnya, pemerintah harus melihat aspek kemanusiaan yang lebih dalam, terutama bagi mereka yang paling terpinggirkan.
“Perempuan bukan hanya korban, tetapi subjek yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Karena itu, perempuan harus terlibat secara bermakna dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim,” ujar Reni Meutia dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
Mendesak Keadilan Ekologis
SP Sebay Lampung kini mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang.
Pembangunan yang bersifat eksploitatif harus segera dihentikan karena terbukti merusak lingkungan dan merugikan warga.
Pemerintah juga perlu menyusun strategi adaptasi krisis iklim yang terintegrasi dan berkeadilan gender.
Pendekatan ini memastikan perlindungan spesifik bagi perempuan, termasuk jaminan keamanan dari kekerasan di situasi darurat.
Tanpa perubahan arah pembangunan yang berpihak pada keadilan ekologis, banjir Bandar Lampung akan terus menjadi peringatan akan kegagalan tata kelola kota yang berkelanjutan.
