DASWATI.ID – Kepala BBWS mengungkap ketiadaan masterplan banjir di Bandar Lampung. Hal ini membuat penanganan sungai selama ini hanya bersifat parsial dan belum komprehensif.
DALAM ARTIKEL:
- Langkah Darurat Normalisasi Sungai
- Perlunya Kolaborasi Lintas Daerah
- Upaya Perbaikan di Tingkat Kota
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk menyikapi banjir besar yang merendam Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, Senin (9/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, terungkap fakta krusial bahwa ketiadaan rencana induk atau masterplan banjir menjadi penghambat utama penanganan bencana yang menyeluruh di wilayah tersebut.
Baca Juga: Menata Wajah Bandar Lampung Tangguh Banjir
Penanganan Masih Bersifat Parsial
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Dr. Ir. Elroy Koyari, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum memiliki dokumen masterplan banjir.
Kondisi ini menyebabkan upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini hanya menyasar titik-titik tertentu dan tidak terintegrasi secara luas.
“Yang paling penting sebenarnya adalah masterplan banjir ini belum ada. Sehingga penataan kita itu tidak komprehensif, jadi per spot. Harusnya kalau ada masterplan, itu kami sudah tahu berbuat apa,” ungkap Elroy usai rapat.
Ia menambahkan bahwa pihaknya kini tengah mengejar pembuatan kajian tersebut guna mengaitkan sistem penanganan antara Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran.
Langkah Darurat Normalisasi Sungai
Meski masterplan masih dalam proses, BBWS menekankan perlunya tindakan jangka pendek yang mendesak untuk mengurangi risiko luapan air.
Elroy menilai kapasitas sebagian besar sungai saat ini sudah tidak lagi mampu menampung debit air yang tinggi.
Selain normalisasi sungai, pihak BBWS juga menyoroti perlunya peninggian tanggul dan penataan sempadan sungai.
“Sering kali air meluap dari tanggul-tanggul yang rendah. Penataan sempadan juga mendesak karena rumah warga sudah cukup rapat dengan sungai sehingga menyulitkan kami untuk membersihkannya,” jelas Elroy.
Perlunya Kolaborasi Lintas Daerah
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, menegaskan bahwa penanganan banjir memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ia menceritakan pengalamannya menghadapi banjir yang belum pernah terjadi selama 25 tahun terakhir di kediamannya pada Jumat (6/3/2026) lalu.
“Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan oleh ibu Wali Kota dan Bupati Lampung Selatan sendiri. Kita harus sama-sama kolaborasi,” tegas Mukhlis.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan menyarankan pemerintah memperbanyak ruang terbuka hijau serta embung di masa depan.
Baca Juga: Alarm Keras Banjir Bandar Lampung: Evaluasi Drainase dan Tata Ruang Segera!
Upaya Perbaikan di Tingkat Kota
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan bahwa pihak pemerintah kota telah bekerja maksimal melakukan perbaikan talud dan pengerukan sungai.
Namun, ia berharap pihak BBWS segera merealisasikan solusi nyata untuk sungai-sungai besar yang melintasi wilayah ibu kota provinsi ini.
“Perbaikan dan pengerukan sudah kami kerjakan. Mudah-mudahan hati pihak balai tergerak mencari jalan keluarnya, karena Bandar Lampung adalah ibu kota provinsi yang harus kita jaga bersama,” kata Eva.
Baca Juga: Politik Simbolik: Antara Pencitraan dan Legitimasi Kinerja Nyata
Sementara Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menekankan pentingnya penanganan komprehensif dari hulu ke hilir agar bencana serupa tidak terus berulang.
“Pada prinsipnya, banjir ini masalah bersama yang harus ditangani secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir dengan berkolaborasi. Semua punya perannya masing-masing,” ujar dia.
Baca Juga: Banjir Ibu Kota Provinsi Lampung: Pemerintah Alpa, Warga Binasa
