DASWATI.ID – Akademisi Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer, menyoroti politik simbolik Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang fokus pada pencitraan, namun gagal mengatasi banjir secara sistemik.
DALAM ARTIKEL:
Soma mengatakan penggunaan politik simbolik oleh Eva Dwiana, seperti narasi “bekerja siang-malam,” hadir di lokasi bencana, dan memberikan bantuan secara langsung, merupakan instrumen penting untuk menghadirkan empati publik sebagai bentuk responsivitas kepemimpinan.
Namun, efektivitas instrumen ini memiliki batasan temporal.
“Jika pada periode awal masa jabatan langkah tersebut sangat diapresiasi, pada periode kedua ekspektasi publik telah bergeser,” kata Soma saat dihubungi dari Bandar Lampung, Senin (9/3/2026).
Batas Waktu Politik Pencitraan
Ia menjelaskan pada awal masa jabatan, aksi turun ke lapangan memang efektif untuk membangun simpati dan empati publik.
Masyarakat merasa pemimpin mereka peduli dan hadir di saat sulit. Namun, instrumen politik simbolik ini memiliki batasan waktu atau “batasan temporal”.
Seiring berjalannya waktu, terutama saat memasuki periode kedua kepemimpinan, ekspektasi masyarakat mulai berubah.
Rakyat mulai berpikir lebih rasional dan menagih hasil nyata dari program-program yang telah dijanjikan sebelumnya.
“Masyarakat tidak lagi sekadar menuntut responsivitas emosional, melainkan mencari legitimasi kinerja,” ujar Soma.
Panggung Sandiwara dan Realitas Banjir
Soma mengibaratkan fenomena kepemimpinan Eva Dwiana seperti sebuah pertunjukan teater atau dramaturgi yang memiliki “panggung depan” tempat pemimpin memamerkan kerja kerasnya secara visual agar dilihat publik.
Di sisi lain, ada “panggung belakang” yang berisi kenyataan pahit tentang sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar berjalan efektif.
Menurut Soma, saat ini, warga tidak lagi puas hanya dengan kehadiran pemimpin saat bencana terjadi.
Masyarakat mulai bertanya tentang langkah pencegahan atau tindakan preventif yang seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari.
“Ketika masalah banjir terus berulang dan meluas, narasi simbolik di panggung depan akan secara otomatis berbenturan dengan kondisi riil. Akibatnya, segala pencitraan di media sosial perlahan kehilangan kepercayaan dari masyarakat,” jelas Soma.
Jebakan Responsivitas Semu
Di era digital, kekuatan media sosial memaksa pemimpin untuk bergerak cepat agar tidak “viral” karena alasan negatif demi menjaga citra (responsivitas semu).
“Hal ini menciptakan sekat yang tipis antara responsivitas yang tulus dengan tindakan yang dilandasi kekhawatiran terhadap degradasi legitimasi akibat fenomena viral,” tambah Soma.
Soma menekankan responsivitas yang tulus seharusnya bekerja berdasarkan sistem dan prosedur yang matang, bukan karena takut dihujat netizen.
Sebaliknya, responsivitas semu hanya muncul sebagai “pemadam kebakaran” untuk meredam kemarahan publik setelah bencana terjadi.
“Pemerintah kota perlu mengedepankan akuntabilitas agar tidak terjebak dalam gaya kepemimpinan yang hanya bersifat kosmetik atau indah di luar saja,” kata Soma.
Ia memandang banjir yang meluas di berbagai titik drainase sebenarnya menandakan adanya kegagalan sistemik. Infrastruktur kota saat ini sudah tidak mampu lagi menampung debit air yang besar.
“Meskipun pemerintah kota mencoba mengintensifkan koordinasi dengan aparatur di tingkat bawah, efektivitasnya tetap menjadi sorotan,” ujar Soma.
Dalam situasi ini, tambah dia, pemimpin sering kali terjebak dalam upaya menghindar dari tanggung jawab (blame avoidance).
“Menurut pandangan sosiologi politik, tindakan menyalahkan pihak lain demi melindungi panggung depan justru merupakan bentuk pengkerdilan kapasitas kepemimpinan itu sendiri,” tegas Soma.
“Pemimpin yang kuat seharusnya memperbaiki sistem secara menyeluruh, bukan melempar kesalahan pada pihak lain demi mempertahankan citra pribadinya,” pungkas dia.
Baca Juga: Menata Wajah Bandar Lampung Tangguh Banjir
