DASWATI.ID – Aliansi Mahasiswa Lampung mendesak perbaikan infrastruktur sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru honorer saat menagih janji pemerintah di Gedung DPRD Lampung.
DALAM ARTIKEL:
Seratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung kembali mendatangi Gedung DPRD Provinsi Lampung pada Selasa (5/5/2026) siang.
Mengenakan jaket almamater kebanggaan masing-masing, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung ini datang untuk menagih komitmen pemerintah daerah terkait perbaikan kualitas pendidikan yang dinilai masih jalan di tempat.
Aksi damai ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan serupa yang mereka sampaikan pada 23 Februari 2026 lalu.
Mahasiswa yang berasal dari Universitas Lampung, UBL, IIB Darmajaya, Universitas Teknokrat Indonesia, STKIP, Poltekkes, hingga Polinela ini menegaskan bahwa mereka tidak lagi menginginkan sekadar diskusi seremonial tanpa aksi nyata di lapangan.
“Gerakan kami hari ini adalah bentuk menghadap untuk menyongsong pendidikan yang lebih baik lagi, khususnya di Lampung. Kami harap apa yang menjadi tuntutan kami bukan hanya diskusi secara normatif atau seremonial saja,” tegas Ketua BEM Universitas Lampung, Aditiya Putra Bayu, di hadapan pejabat daerah yang menemui massa aksi.
Adapun pejabat yang menemui mahasiswa yakni Kepala Disdikbud Provinsi Lampung Thomas Amirico, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, Sekretaris DPRD Lampung Descatama Paksi Moeda, Ketua Komisi I DPRD Lampung Garinca Reza Pahlevi (Fraksi NasDem), dan anggota Komisi V DPRD Lampung M. Junaidi (Fraksi Demokrat).
Nasib Guru dan Sekolah di Pelosok
Salah satu isu kemanusiaan yang menjadi sorotan utama adalah kesejahteraan tenaga pendidik.
Mahasiswa mengungkapkan temuan miris mengenai honor guru di Lampung yang masih jauh dari kata layak.
Fakta ini menjadi kontras dengan beban kerja mereka sebagai garda terdepan pencerdas bangsa.
“Sejahterakan gaji guru ASN dan PPPK. Gaji mereka memang masih Rp200.000 sampai Rp300.000. Miris, Pak! Harapan kami anggaran pendidikan benar-benar diprioritaskan 20 persen sesuai Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Aditiya.
Selain kesejahteraan guru, mahasiswa juga membawa potret buram infrastruktur sekolah di daerah terpencil atau 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Mereka menyoroti kondisi anak-anak di Pulau Tabuan, Kecamatan Cukuh Balak, Tanggamus, yang harus belajar di balik dinding papan dan kesulitan mengakses pendidikan tingkat menengah.
“Hati kami tergerak melihat anak-anak di Pulau Tabuan yang bersekolah dengan dinding papan. Di sana belum ada SMA, Pak. Banyak yang putus sekolah karena harus menyeberang laut ke Kota Agung atau Cukuh Balak untuk melanjutkan sekolah,” tambah Aditiya sembari mendesak pemerataan fasilitas.
Menanti Realisasi Sekolah Rakyat
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyatakan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki mutu dan akses pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa saat ini beberapa program strategis sedang dalam tahap pembangunan.
“Kami berkomitmen memperbaiki kualitas sekolah, ruang kelas, dan meningkatkan mutu guru. Saat ini ‘Sekolah Rakyat’ sudah mulai dibangun di Jati Agung, Sukadana, dan Kalianda. Kami juga mengusulkan lima lokasi tambahan seperti di Kotabumi, Way Kanan, Tulangbawang Barat, dan Lampung Barat,” jelas Thomas di hadapan massa.
Pemerintah Provinsi juga tengah mendorong konsep “Sekolah Terintegrasi” yang menyatukan jenjang SD hingga SMA dalam satu lokasi untuk mempermudah akses warga.
Terkait masalah SMA Siger Bandar Lampung yang izinnya dicabut, Thomas menjanjikan solusi bagi para siswa yang terdampak.
“Opsi yang diambil adalah memindahkan siswa ke sekolah yang berizin sambil proses administrasinya dilengkapi oleh pihak yayasan,” kata dia.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, mewakili Pemerintah Kota Bandar Lampung, menegaskan bahwa saran serta rekomendasi dari mahasiswa sedang dalam proses tindak lanjut sesuai dengan arahan dari Disdikbud Provinsi Lampung.
“Pemerintah Kota berkomitmen untuk menyiasati nasib anak-anak yang tidak bisa tertampung baik di sekolah negeri maupun swasta agar tetap mendapatkan hak pendidikannya,” ujar Deddy.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak agar solusi bagi siswa yang terdampak, termasuk siswa SMA Siger, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal tuntutan mahasiswa, termasuk poin mengenai transparansi anggaran dan pembinaan siswa SMA Siger, Deddy Amarullah turut menandatangani dokumen poin tuntutan mahasiswa bersama Kepala Disdikbud Provinsi Lampung Thomas Amirico.
Mosi Tidak Percaya dan Isu Korupsi
Meski telah ditemui oleh perwakilan eksekutif dan legislatif, termasuk Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, massa aksi tetap merasa kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung di DPRD.
Kekecewaan ini memicu mahasiswa bergerak menuju Kantor Kejati Lampung untuk menyampaikan mosi tidak percaya.
Mereka menuntut transparansi penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi serta dugaan korupsi oleh 44 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus.
