DASWATI.ID – BI mengingatkan Lampung waspada gangguan rantai pasok global. Ekonomi butuh upaya ekstra, dukungan data akurat, dan kebijakan yang berdampak nyata.
Musrenbang Provinsi Lampung 2026 menggelar talk show bertema akselerasi pertumbuhan berkualitas pada Senin (13/4/2026).
Acara ini menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi Universitas Lampung untuk membahas strategi penguatan ekonomi daerah.
Perwakilan BI, Bimo Epyanto, menyatakan bahwa kinerja ekonomi Lampung saat ini menunjukkan tren yang sangat positif.
Tantangan Pertumbuhan dan Risiko Global
Bimo mengungkapkan optimisme terhadap ekonomi Lampung yang tumbuh di atas 5 persen, didukung sektor pertanian yang mendekati 6 persen.
Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan upaya ekstra guna menjaga momentum pertumbuhan tersebut.
“Gangguan rantai pasok global dan kenaikan harga komoditas dapat menimbulkan tekanan inflasi serta kelangkaan barang tertentu di dalam negeri,” jelas Bimo terkait risiko eksternal yang perlu diantisipasi.
Pentingnya Data Akurat dan Inklusivitas
Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, menekankan bahwa data akurat merupakan kunci utama dalam setiap tahapan pembangunan.
Menurutnya, data berfungsi sebagai panduan agar kebijakan pemerintah tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berjalan cepat dan berdampak nyata.
Ia juga menyoroti tantangan inklusivitas karena masih ada daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, namun angka kemiskinan dan penganggurannya tetap besar.
“Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif,” ungkap Ahmadriswan.
Sensus Ekonomi 2026 untuk Kebijakan Tepat
Sebagai langkah konkret, BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi pada Mei hingga Agustus 2026.
Ahmadriswan mengajak seluruh pelaku usaha berpartisipasi aktif memberikan data yang berkualitas.
Data hasil sensus ini akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih efektif bagi masyarakat.
Kebijakan Berkelanjutan dan Dampak Nyata
Dari sudut pandang akademisi, Intan Fitri Meutia dari Unila menegaskan bahwa kebijakan harus selaras dengan data, birokrasi harus lincah, dan pembangunan wajib berkelanjutan.
Ia mendorong pemerintah untuk menciptakan program yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan program, tetapi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan,” tutup Intan.
