DASWATI.ID – Presiden Prabowo meneken Perpres Nomor 25 Tahun 2026 untuk melindungi awak kapal perikanan sebagai kado May Day guna menjamin kesejahteraan bagi kaum buruh.
Presiden Prabowo Subianto memberikan kado khusus bagi kaum buruh pada peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Prabowo resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 untuk memperkuat perlindungan bagi awak kapal perikanan.
Hal ini menjadi penanda komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan nelayan dan pekerja di sektor maritim.
“Ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan massa buruh.
Pembangunan Ribuan Kampung Nelayan
Selain perlindungan hukum, pemerintah menargetkan modernisasi sektor perikanan melalui pembangunan fisik.
Pada tahun ini, pemerintah berencana meresmikan 1.386 kampung nelayan di seluruh wilayah Indonesia dan akan terus menambah jumlahnya secara bertahap pada tahun-tahun mendatang.
“Kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan, kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500. Tahun depannya lagi 1.500,” tutur Presiden menjelaskan keberlanjutan program tersebut.
Program perbaikan kampung nelayan ini diharapkan mampu menyentuh langsung kehidupan jutaan orang.
Presiden menekankan bahwa fasilitas pendukung seperti pabrik es dan bantuan kapal akan menjadi prioritas agar hasil tangkapan nelayan lebih optimal.
“Semuanya nanti, kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya, dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera,” ujar Presiden.
“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” lanjut dia.
Target Tuntas RUU Ketenagakerjaan
Pemerintah juga memberikan perhatian serius pada reformasi regulasi ketenagakerjaan secara umum.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara menginstruksikan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar dapat selesai pada tahun ini.
Instruksi tegas ini ditujukan langsung kepada kementerian terkait agar segera berkoordinasi dengan legislatif.
“Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan undang-undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa, tahun ini juga harus selesai. Dan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh,” tegas Presiden Prabowo.
Melalui berbagai kebijakan strategis ini, mulai dari ratifikasi standar internasional hingga pembangunan infrastruktur kerakyatan, pemerintah ingin memastikan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat, terutama kaum pekerja, tetap menjadi prioritas utama negara.
“Kita berharap undang-undang kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Prabowo.
