DASWATI.ID – Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melonjak drastis dari Rp45 miliar ke Rp19,5 triliun hanya dalam setahun.
Pemerintah memacu realisasi belanja negara secara ekspansif pada awal tahun 2026 untuk menggerakkan roda ekonomi nasional.
Hingga Januari 2026, total belanja negara mencapai Rp227 triliun, tumbuh signifikan sebesar 25,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Akselerasi belanja ini dipimpin oleh lonjakan drastis pada program unggulan MBG.
Realisasi Makan Bergizi Gratis tercatat mencapai Rp19,5 triliun pada Januari 2026, melesat tajam dari angka Rp45 miliar pada Januari 2025.
Baca Juga: Mahasiswa Ultimatum Pemprov Lampung 3×24 Jam Reformasi Pendidikan
Perluasan Jangkauan Nutrisi Nasional
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran ini berbanding lurus dengan perluasan cakupan penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
“Per 21 Februari 2026, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Suahasil dalam laporan kinerja APBN di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Loncatan realisasi ini diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026.
Prioritas Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Selain program nutrisi, pemerintah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.
Realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp56,5 triliun untuk mendanai PIP, KIP Kuliah, hingga tunjangan profesi pendidik.
Tahun ini, pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi belasan ribu sekolah.
Sejalan dengan itu, pos bantuan sosial (bansos) turut mengalami kenaikan tajam menjadi Rp9,5 triliun.
Peningkatan lebih dari dua kali lipat ini dipicu oleh percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai sejak awal tahun.
Penguatan Infrastruktur Pangan dan Daerah
Di sektor fisik, pemerintah mengalokasikan Rp434,8 triliun untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan cetak sawah guna mengejar swasembada pangan.
Guna menjaga stabilitas harga, dana sebesar Rp22,7 triliun telah dicairkan kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras petani per akhir Januari.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp95,3 triliun.
Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi wilayah terdampak bencana di Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, melalui relaksasi syarat penyaluran dana.
“Percepatan belanja ini adalah bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung,” pungkas Suahasil.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Tak Usik Dana BOSP Lampung, Anggaran Justru Naik
