DASWATI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung memandang media massa bukan hanya sekadar mitra penyebarluasan data, melainkan pihak yang krusial dalam menghubungkan angka statistik dengan pemahaman publik.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyampaikan dalam konteks derasnya arus informasi saat ini, literasi statistik telah menjadi sebuah keniscayaan dan kebutuhan.
“Kecepatan pemberitaan harus diimbangi dengan ketepatan interpretasi data, sebab kesalahpahaman terhadap sebuah angka berpotensi menggeser opini publik dan bahkan mengubah arah kebijakan,” ujar dia dalam acara Workshop Wartawan: Pengenalan Indikator Strategis dan Sosialisasi SE2026 di Bandar Lampung, Rabu (10/12/2025).
Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPS menjadikan peningkatan literasi statistik bagi jurnalis sebagai agenda strategis.
Hal ini bertujuan agar jurnalis semakin cerdas dalam membaca tabel, indikator, dan grafik yang disajikan BPS, sehingga setiap berita yang tersaji dapat memperkuat pengetahuan masyarakat.
“Semua kerja-kerja BPS bermuara pada masyarakat, demi mencapai masyarakat yang lebih baik,” tambah Ahmadriswan.
Ia menjelaskan dalam ranah pembangunan daerah, statistik memiliki peran penting karena mencerminkan wajah pembangunan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan menjadi dasar bagi setiap keputusan publik.
“Di sinilah peran jurnalis sebagai data storyteller menjadi vital. Ketika media memberitakan isu-isu krusial seperti kemiskinan, inflasi, ketenagakerjaan, maupun ekonomi, jurnalis bertugas mengubah data-data angka statistik yang cenderung kering menjadi cerita yang “membunyi,” agar lebih mudah dipahami dan mampu menyentuh kesadaran publik,” kata Ahmadriswan.
Baca Juga: Sinergi Data Lampung: Membangun dengan Informasi Akurat
Definisi dan Pentingnya Jurnalisme Data
Pada kesempatan sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Wirahadikusumah, menjelaskan bahwa jurnalisme data merupakan praktik di mana jurnalis menggunakan data sebagai dasar utama penulisan berita.
“Proses ini melibatkan pengolahan data mentah menjadi informasi yang bermakna melalui penggabungan analisis, narasi jurnalisme, dan visualisasi,” ujar dia.
Jurnalisme data dianggap penting karena kemampuannya membantu publik memahami isu-isu daerah secara akurat, seperti infrastruktur, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, praktik ini berfungsi memperkuat kepercayaan publik.
Wirahadikusumah juga menekankan bahwa jurnalis memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPS, terutama mengingat data sering dijadikan alat politik yang disesuaikan dengan kepentingan penguasa.
“Padahal, data BPS seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk kerja-kerja kepala daerah dalam menghasilkan kebijakan publik di masa depan,” kata dia.
Baca Juga: BPS Ajak Jurnalis Tingkatkan Literasi Statistik Sukseskan SE2026
Tantangan dan Kolaborasi Kemitraan
Menyadari pentingnya kolaborasi, BPS Provinsi Lampung membuka pintu seluas-luasnya, menawarkan layanan klarifikasi data, pendampingan interpretasi indikator, dan dukungan informasi.
“BPS Provinsi Lampung membuka pintu seluas-luasnya untuk kolaborasi. Kami siap memberikan klarifikasi data, pendampingan, intepretasi indikator, dan dukungan informasi, kapan pun dibutuhkan. Silakan manfaatkan layanan kami mulai dari publikasi berita resmi statistik hingga akses mikro data,” kata Ahmadriswan.
Di sisi lain, Wirahadikusumah mengingatkan BPS memiliki kewajiban untuk merilis data secara transparan, sesuai prosedur, dan berdasarkan metodologi yang tepat. Prinsip netralitas sangat ditekankan, yaitu bahwa data harus berdiri di atas fakta, bukan kepentingan.
Meskipun demikian, diakui bahwa tidak mudah bagi jurnalis untuk memahami grafik statistik yang disajikan BPS.
PWI Lampung mencatat beberapa kritik terhadap BPS terkait penyajian data ke publik, yang diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama.
Beberapa kritik tersebut di antaranya: penggunaan bahasa teknis yang terlalu rumit, penjelasan data yang tidak sinkron dengan kondisi lapangan, rilis data yang tidak konsisten waktunya, serta grafik dan visualisasi yang dinilai kurang user-friendly.
Selain itu, BPS juga dianggap perlu menonjolkan informasi metodologi, catatan penting, dan menyediakan data tanpa kurasi berlebihan.
“Mudah-mudahan ini sebagai bahan evaluasi kita bersama,” tutup Wirahadikusumah.
Melalui evaluasi bersama ini, diharapkan sinergi antara BPS dan media dapat terus ditingkatkan demi tercapainya pemahaman publik yang lebih baik dan data BPS dapat dimanfaatkan maksimal sebagai landasan pengambilan keputusan.
Baca Juga: Membangun Ekosistem Data Kolaboratif untuk Kemajuan Lampung
