DASWATI.ID – Visi besar Indonesia Emas 2045 dan implementasi Kurikulum Merdeka dihadapkan pada sebuah pertanyaan fundamental: apakah kebijakan pendidikan dari pusat benar-benar memerdekakan siswa di daerah, atau justru menjadi alat penyeragaman yang mengabaikan realitas lokal?
Pertanyaan ini mengemuka dengan tajam dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Papua Lampung (IKMAPAL) di Aula A Gedung FKIP Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Jumat (3/10/2025) sore.
Diskusi yang bertema “Peran Pendidikan Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Menghadapi Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045″ ini menjadi forum kritis untuk menyoroti kesenjangan antara kebijakan pendidikan nasional dengan kondisi riil di Tanah Papua.
Para narasumber, yang terdiri dari Anggota DPD RI Dapil Papua Pegunungan Arianto Kogoya, Dosen Pendidikan Geografi FKIP Unila Meri Herlina, dan Ketua DPD KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah, sepakat bahwa tanpa penyesuaian yang radikal, Kurikulum Merdeka berisiko gagal mencapai tujuannya dan justru memperlebar jurang ketidakadilan.
Acara diskusi dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung, Prof. Dr. Sunyono, dan diikuti mahasiswa Papua dari berbagai perguruan tinggi di Lampung, Palembang (Sumatra Selatan), dan Bengkulu.
Kurikulum Jakarta-Sentris dan Tuntutan Lokalisasi
Meskipun secara konsep dinilai baik, Kurikulum Merdeka dikritik keras oleh Ketua Komunitas Mahasiswa Papua se-Sumatera (KOMPASS), Arnoldus Sedik, karena pendekatannya yang dianggap terlalu “Jakarta-sentris”.
Usai acara, Anggota DPD RI asal Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, menyatakan bahwa kurikulum yang diatur dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 itu perlu disederhanakan melalui peraturan daerah agar sesuai dengan konteks Papua.
“Pendidikan adalah kunci Indonesia Emas 2045. Kami mau mengejar Indonesia Emas tapi kondisi kami seperti itu,” ujar Arianto, merujuk pada minimnya sarana pendukung di sekolah-sekolah Papua, seperti toilet dan perpustakaan, hingga ada guru yang terpaksa menginap di ruang perpustakaan.
Senada dengan itu, Arnoldus Sedik menyerukan agar kurikulum yang terlalu berpusat di Jakarta dihentikan.
Menurut dia, kurikulum harus didesain untuk memberdayakan potensi lokal serta memasukkan sejarah dan budaya Papua sebagai fondasinya.
Niat Baik yang Terhalang Realitas Lapangan
Para pembicara mengakui bahwa tujuan Kurikulum Merdeka pada dasarnya positif.
Dosen Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lampung, Meri Herlina, menyebut tujuannya baik karena memusatkan proses pembelajaran pada siswa.
Arianto Kogoya juga sependapat, menyatakan bahwa kurikulum ini dirancang untuk mempermudah siswa memahami keunggulan yang mereka miliki.
Namun, niat baik tersebut terbentur oleh realitas di lapangan. Sosialisasi yang tidak merata menjadi masalah krusial.
“Kurikulum Merdeka itu bagus, tapi kalau tidak disosialisasikan secara merata ke pelosok-pelosok Papua, kurikulum itu bisa salah jalan,” tegas Arianto.
Ia mempertanyakan bagaimana guru dapat membimbing siswa jika mereka sendiri tidak memahami kurikulum tersebut.
Masalah ini diperparah oleh krisis sumber daya manusia dan tantangan geografis. Distribusi guru, terutama yang berstatus PNS dan PPPK, masih sangat kurang di Papua.
“Wilayah geografis Papua itu sangat luas, jadi memang membutuhkan guru yang tidak sedikit,” kata dia.
“Harapan kami, generasi muda Papua di Pulau Sumatra yang menerima beasiswa dari Kemdiktisaintek lewat program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) setelah menyelesaikan pendidikan tingginya agar segera pulang ke Papua dan membangun daerahnya, menjadi pelopor pendidikan,” lanjut Arianto.
Meri Herlina menambahkan bahwa kondisi geografis pegunungan di Papua menyulitkan masyarakat untuk mengakses pendidikan, yang pada akhirnya menghambat pencapaian bonus demografi.
“Jadi, antara bonus demografi dan geografis, sangat terkait keduanya. Untuk menuju Indonesia Emas, dan Papua tidak cemas, kembali lagi kepada pemuda-pemudanya, mereka yang harus berperan penting,” kata dia.
Integrasi Kearifan Lokal sebagai Solusi
Sebagai jalan keluar, para narasumber mendorong adanya integrasi kearifan lokal ke dalam Kurikulum Merdeka.
Meri Herlina secara spesifik menyarankan agar kurikulum tersebut dikombinasikan dengan nilai-nilai lokal sehingga identitas Papua tidak hilang.
“Papua bisa menggunakan Kurikulum Merdeka itu tapi dikombinasikan dengan kearifan-kearifan lokal. Papuanya tidak hilang dan Kurikulum Merdekanya tetap jalan,” jelas dia.
Menurutnya, permasalahan utama dalam mengintegrasikan kearifan lokal ini terletak pada sumber daya manusia.
“Pemahaman bahwa pendidikan menjadi sarana untuk mengintegrasikan Papua ke Indonesia, itu permasalahannya di sumber daya manusianya,” ujar Meri.
Ia berharap mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di luar daerah, seperti penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dapat menjadi pelopor yang memahami cara mengintegrasikan kurikulum tersebut ketika mereka kembali.
“Mudah-mudahan dengan belajar di sini mereka jadi tahu bagaimana mengintegrasikan kurikulum itu,” ujar Meri.
Ia pun mencontohkan bagaimana semua mata pelajaran bisa diintegrasikan dengan mitigasi bencana di daerah rawan seperti Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
Ancaman Bencana Demografi
Di balik diskursus kurikulum, terdapat kekhawatiran yang lebih besar.
Arnoldus Sedik dengan tegas mengingatkan bahwa jika pendidikan gagal, terutama di wilayah seperti Papua, bonus demografi akan berubah menjadi “Bencana Demografi”, sebuah bom waktu pengangguran terdidik.
Ia menyoroti data ratusan ribu anak di Papua yang tidak bersekolah atau putus sekolah sebagai bukti “keretakan terbesar dalam bingkai bangsa”. Menurutnya, kegagalan pendidikan di Papua adalah kegagalan nasional.
Dengan lantang, ia mempertanyakan, “Apakah 2045 Indonesia Emas dan Papua cemas? Papua butuh martabat bukan martabak.”
Pertanyaan ini menjadi refleksi mendalam bahwa visi besar bangsa tidak akan tercapai jika keadilan sosial dan pemerataan pendidikan masih menjadi angan-angan di Tanah Papua.
Arnoldus menyerukan agar pembangunan, terutama di bidang pendidikan, tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar menyentuh dan mengangkat harkat serta martabat manusia Papua.
Baca Juga: Aksi Damai Mahasiswa Papua di Lampung Tuntut Keadilan HAM
